Infografis
Suara.com - Pemprov Nusa Tenggara Barat akhirnya menanggapi sorotan Komisi I DPRD NTB yang mempersoalkan besarnya anggaran kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur dan sekda yang mencapai lebih dari Rp10 miliar pada 2021.
Sekda NTB, HL Gita Ariadi mengatakan, anggaran itu bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan digunakan untuk menjamu tamu-tamu gubernur dan wakil gubernur serta dari sekretariat daerah yang hadir di Lombok.
"NTB ini daerah wisata. Tamu pimpinan yang datang dari luar daerah pasti banyak. Belum lagi dari organisasi atau masyarakat buat seminar nasional kemudian ajukan permohonan bantuan dana. Sebagai tuan rumah yang baik kita melakukan jamuan dan dananya di ambil dari anggaran itu," ujarnya, Minggu (15/4/2022).
Ia menambahkan, kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nilainya lebih dari Rp420 juta.
Baca Juga: Penundaan Asian Games 2022 Berdampak Besar pada Anggaran
Sehingga Gita menganggap jumlah ini wajar mengingat banyak kebutuhan gubernur dan wakil gubernur seperti baju dinas, pakaian lapangan, pakaian olahraga, dan pakaian adat, seperti pakaian adat Sumbawa, Bima, Sasak dan daerah lain.
"Jadi, itu sudah ada acuan dan standar yang tentu kualitas gubernur seperti fuldress, pakai lapangan ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," terang Gita Ariadi kepada Antara.
"Karena pakaian gubernur tidak sama, maka ada harga dan standar pun berbeda. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," sambung Gita.
Tidak hanya itu, kata Gita Ariadi, dengan banyak kegiatan di NTB dapat membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19, sehingga jika ada anggaran sebesar itu wajar.
"Ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harga pakaian gubernur tidak sama ada harga ada standar-nya," katanya.
Baca Juga: Pengganti Wali Kota Pekanbaru-Bupati Kampar Tunggu SK, Masyarakat Diminta Sabar
Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi COVID-19.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Moestopa mengaku terkejut melihat nilai anggaran yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih tersebut.
"Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih," ujarnya di Mataram.
Menurut dia, Komisi I DPRD sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda.
Dalam rapat pada Rabu (11/5) itu, kata Najamuddin semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.
"Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp420.640.000. Memang pakaian dinas kualitas apa yang dibeli, sehingga jumlahnya sebesar itu," ucap Najamuddin.
Ia merincikan item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp2.017.189.249.
"Lima item ini sudah mencapai Rp10 miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di recofusing," katanya.
Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui satu program, sembilan kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum Tahun 2021, total realisasi sebesar Rp134.073.978.735, dari pagu Rp142.297.697.545.
"Angka Rp142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga," pungkas Najamuddin.
