Suara.com - India melarang ekspor semua gandum dari negara tersebut. setelah mengumumkan inflasi harga konsumen tahunan, yang mendekati level tertinggi selama 8 tahun di 7,79 persen pada April 2022 dan inflasi makanan ritel yang melonjak tinggi menjadi 8,38 persen.
India merupakan produsen gandum No. 2 terbesar di dunia setelah China dengan kapasitas produksi 107,5 juta ton. Sementara Indonesia mengimpor gandum tiap tahun sebesar 11,7 juta ton atau setara US$3,45 miliar. Angka impor nya naik 31,6% dibanding tahun sebelumnya.
"Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larang ekspor gandum, sangat berisiko bagi stabilitas pangan di dalam negeri," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada suara.com Minggu (15/5/2022).
Menurut Bhima ada empat dampak dari pelarangan ekspor gandum India ini. Pertama, harga gandum di pasar internasional telah naik 58,8% dalam satu tahun terakhir. Imbas pada inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.
"Contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum, dan Indonesia tidak bisa produksi gandum. Banyak industri makanan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan ditengah naiknya biaya produksi," papar Bhima.
Kedua, pelarangan ekspor gandum yang belum diketahui sampai kapan waktunya membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman serius. Perang Ukraina-Rusia sudah membuat stok gandum turun signifikan, ditambah kebijakan India, tentu berimbas signifikan ke keberlanjutan usaha yang butuh gandum.
Ketiga, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum dan ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia.
Keempat, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum, ketika harga gandum naik bisa sebabkan harga daging dan telur juga naik.
"Pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India," kata Bhima.
Menurut Bhima, pengusaha disektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan Pemerintah.