Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengkritik soal pengadaaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI yang anggarannya mencapai puluhan miliar. PSI mengklaim temukan sejumlah kejanggalan pada pengadaan gorden tersebut.
"Benar-benar tidak mempan dikritik, padahal akhir Maret lalu masyarakat sudah heboh mengkritik perihal gorden mewah ini, DPR tetap saja bergeming," kata Furqan AMC, Juru Bicara DPP PSI, kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).
Furqan membeberkan sejunlah hal yang dianggap PSI sebagai sebuah kejanggalan dalam pengadaan gorden tersebut. Pertama, harganya sangat fantastis, jauh lebih tinggi dari harga pasar. Ketika kami survei ke pasar, dengan harga belasan juta saja sudah bisa dapat gorden yang bagus.
Kedua, kata dia, seharusnya penggantian gorden itu bisa dilakukan masing-masing anggota dewan, apalagi tidak semua rumah dinas digunakan oleh dewan. Projek penggantian gorden ini terkesan seperti dipaksakan.
Baca Juga: Soal Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR, Begini Penjelasan Sekjen
"Ketiga, dilihat dari situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR RI pemenang tendernya malah yang memberikan penawaran tertinggi yaitu 43,5 M dan tak ada keterangan spesifikasinya. Logikanya kan tender itu mencari yang termurah untuk spek yang sama," ungkapnya.
Kemudian keempat, kata Furqan, profil PT. Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender adalah perusahaan IT, tapi kok bisa menang tender pengadaan perlengkapan rumah tangga (gorden).
Kelima, ketika ditelusuri website PT. Bertiga Mitra Solusi domainnya baru teregistrasi 25 Maret 2022, itupun cuma untuk satu tahun. Terkesan sangat dadakan menjelang tender.
Lebih lanjut, Furqan mengatakan, meski partai tak berada di DPR RI, PSI mengingatkan DPR RI agar lebih mempertimbangkan skala prioritas.
"Mengingatkan DPR RI agar lebih mempertimbangkan skala prioritas, lebih selektif dan lebih sensitif terhadap kepentingan masyarakat dalam mengalokasikan anggaran. Lebih selektif dan lebih sensitif terhadap kepentingan masyarakat dalam mengalokasikan anggaran," tuturnya.
Baca Juga: Bela Puan Maharani Soal Gorden Rumah Dinas, PDIP: Fahri Hamzah Tak Boleh Lakukan Pembunuhan Karakter
Proses Tender Dinilai Janggal
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai perusahaan pemenang tender gorden rumah dinas (rumdin) Dewan Perwakilan Rakyat RI itu mencurigakan dan tidak relevan.
Dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, menurutnya hal yang paling menonjol adalah keputusan untuk memenangkan tender perusahaan dengan tawaran tertinggi.
Pihaknya meminta penegak hukum tidak tinggal diam ketika melihat pelanggaran tersebut. Penegak hukum harus segera mengusutnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kepemimpinan siapa pun.
"Sekretariat Jenderal DPR selaku penyelenggara tender tertarik untuk menghemat anggaran bagi penawar yang lebih rendah. Selisih harganya tidak kecil," kata Lucius, dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
"Pimpinan DPR harus segera memanggil sekretaris DPR untuk klarifikasi. Kalau tidak, ini bisa berdampak negatif pada citra DPR," lanjut dia.
Lebih lanjut, ia menilai sejak mencuatnya profil perusahaan yang belum jelas menjadi tanda tanya para pakar dan anggota DPR lain nantinya.
Apalagi, diketahui perusahaan pemenang lebih berkaitan dengan ranah informasi dan teknologi (TI) daripada internal. Dilihat dari hasil pencarian, perusahaan ini relatif baru dalam menawarkan interior.
"Penghargaan proyek gorden ini melanggar ketentuan tender, yang membutuhkan pengalaman 5 tahun di bidang pemasok interior," lanjutnya.
Dia menduga ada yang tidak beres dalam proses tender ketika pemenang tender sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak di industri IT. Karena dari proses seleksi yang baik harus memperhatikan kualifikasi perusahaan.
"Bukankah lucu bahwa perusahaan IT bahkan dirahasiakan?" tutupnya dengan nada bertanya.
