Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut tanah wakaf tidak hanya bisa digunakan untuk membangun peribadatan seperti masjid hingga pondok pesantren. Akan tetapi bisa digunakan untuk mendukung perekonomian nasional.
Dalam hal ini, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat, melalui percepatan pemberian sertipikat tanah wakaf untuk masjid, makam, dan pesantren.
Untuk itu, diperlukan adanya dorongan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui produktivitas aset sertipikat tanah wakaf.
"Peruntukan tanah wakaf tentu tidak terbatas pada kegiatan peribadatan, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dalam gerakan Percepatan Sertipikat Tanah Wakaf secara virtual, Senin (25/4/2022).
Wapres menyadari penyelesaian tata kelola wakaf tanah, bukan suatu hal mudah karena jumlah tanah setiap tahun yang terus bertambah, sehingga perlu dapat diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak yang terkait.
"Tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi, dengan luas sekitar 56 ribu hektar. Dari jumlah tersebut baru 58% yang memiliki sertifikat. Sementara itu, jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7 persen atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya," imbuh Wapres.
Lebih jauh, Wapres menuturkan, tanpa adanya program percepatan sertipikasi tanah wakaf akan membuat penyelesaian waktu sertipikasi berjalan lambat.
"Tahun 2021, jumlah sertipikat wakaf yang telah diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN mencapai lebih dari 25.000. Tanpa adanya program percepatan, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sertifikasi tersebut," kata Wapres.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengharapkan adanya percepatan dan kerja sama para nazir agar dapat lebih proaktif dalam pengelolaan wakaf.
"Kami telah memiliki kebijakan yang sangat simpel. Agar para nazir untuk dapat lebih proaktif. Kita harapkan seluruh nazir, organisasi-organisasi yang mengelola wakaf itu, supaya proaktif datang ke BPN," ucap Sofyan.
