Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mencopot Indrasari Wisnu Wardhana dari jabatan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Pencopotan ini, imbas dari keterlibatan Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus korupsi penerbitan izin ekspor CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pencopotan Indrasari Wisnu Wardhana tersebut akan melalui Rapat umum pemegang saham (RUPS).
"Itu tadi proses aja. RUPS lagi dulu, proses lah," ujar Arya kepada Wartawan, Kamis (21/4/2022).
Baca Juga: Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng, Cak Imin: Pemerintah Punya Kekuatan!
Menurut Arya, pencopotan jabatan komisaris ini merupakan hal yang biasa, jika pihak komisaris itu melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya.
"Jadi, sesuai RUPSnya aja. Prosedural normal aja itu, biasa," ucap dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap penerbitan izin ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Penerbitan izin ekspor ini yang membuat langkanya CPO dan imbasnya langkanya minyak goreng.
Adapun, dari empat tersangka itu, terdapat satu dari pemerintahan yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Baca Juga: Desak Kejagung Kejar Kasus Migor, Anggota DPR: Masak Negara Kalah sama Korporasi
Sisanya, ketiga tersangka berasal dari pihak swasta yang diantaranya, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Togar Sitanggang General Manager PT Musim Mas dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Parlindungan Tumanggor.
