Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan mengenai tata kelola yang efektif serta mampu mendukung kesejahteraan petani di masa mendatang. Karena itu perlu sinergi dan kolaborasi di semua lini, termasuk para penegak hukum baik yang ada di internal kementerian/lembaga maupun BPKP, Polri dan Kejaksaan.
Untuk mewujudkan arahan presiden Jokowi tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri serta Kejaksaan RI sepakat untuk memperkuat pengawasan internal pada semua program pembangunan sektor pertanian.
"Pengawasan itu sangat penting, itu gunanya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP itu harus diberi power yang kuat dan ujungnya ada di BPKP, di Polri dan di Kejaksaan. Karena itu dibutuhkan kebersamaan seperti ini dan saya berharap tidak ada anak buah saya yang masuk penjara," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dalam rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan yang digelar di Auditorium Utama Kementan, Rabu, (20/4/2022).
SYL mengatakan, selama ini kementan fokus menjaga ketersediaan 12 bahan pokok. Diantaranya beras, cabai, bawang, daging sapi, ayam potong, telur ayam, minyak goreng dan gula pasir. Semua komoditas itu wajib tersedia secara merata di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Duh, Minyak Goreng Curah di Medan Masih Mahal
"Dari 11 negara yang paling sukses dalam menghadapi covid ini adalah Indonesia, Bapak. Dan pertanian menjadi penyanggahnya. Nah tugas kita itu kan menyangkut ketersediaan. Alhamdulillah kita bisa jaga 12 komoditas ini secara baik di seluruh Indonesia," ucapnya.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting, yang harus dijaga bersama agar produksi dan produktivitasnya tetap mengalami peningkatan. Apalagi kementan adalah Kementerian yang paling strategis dalam berbangsa dan bernegara.
"Saya katakan mau tidak mau ketahanan pangan itu menjadi hal yang penting. Karena itu kita perlu sinergi dan membangun kebersamaan. Kalau semua ini bisa kita lakukan maka ke depan kita akan menghasilkan ketahanan pangan yang efektif. Apalagi bagi saya pertanian itu sangat strategis dan bisa membantu petani secara langsung," katanya.
Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan bahwa pengawasan pada sektor pertanian perlu ditingkatkan lebih jauh untuk menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Bareskrim polri menindaklanjuti tentang apa yang menjadi arahan Presiden. dalam arti kita Sama-sama APIP menjaga program program di semua kementerian dan lembaga. Apalagi disini (sektor pangan) ada program kualitas makanan bergizi, program peningkatan produktivitas dan program kesejahteraan petani. Semua harus kita awasi bersama," terangnya.
Baca Juga: Gak Usah Khawatir, Kementan Pastikan 12 Bahan Pangan Pokok di Medan Aman hingga Lebaran
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Amir Yanto menambahkan bahwa urusan pangan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak hidup banyak orang. Karena itu perlu dilakukam identifikasi, kordinasi dan sinergi secara transparan antara aparat penegak hukum dengan pengawas internal kementerian.
"Saya yakin masalah pangan ini tidak bisa ditangani hanya kementan pertanian saja. Kita perlu terlibat dan turun langsung membantu petani agar tetap berproduksi. Disinilah peran kita, dimana kejaksaan merupakan institusi yang menyelenggarakan penegakan hukum," imbuhnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Jan S Maringka menambahkan bahwa sinergi dan kolaborasi ini merupakan komitmen dan langkah kongkrit Kementan dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan.
"Disinilah fungsi pengawasan kami sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan. Karena itu kita perlu sinergi APIP dan APH antar kepolisian kejaksaan, BPKP, agar pembangunan tepat waktu dan tepat sasaran. Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum dengan hati yang bersih untuk meningkatkan good goverment yang lebih baik," ujarnya.
