Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan mencatat hingga bulan Maret 2022 belanja negara sudah mencapai Rp490 triliun, angka tersebut setara 18,1 persen dari pagu APBN 2022.
“Belanja negara kita telah mencapai Rp490,6 triliun. Ini adalah 18,1 persen dari total APBN yang akan kita belanjakan tahun ini, dimana belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp150 triliun (15,9 persen terhadap APBN), belanja non K/L mencapai Rp164,2 triliun (16,4 persen dari APBN), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp176,5 triliun atau (22,9 persen),” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konpers APBN KiTa, Rabu (20/4/2022).
Pada pos belanja K/L, belanja negara dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan rutin, kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L mulai dari pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jaringan, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Sedangkan realisasi pos belanja non K/L didukung terutama oleh penyaluran subsidi energi, pembayaran pensiunan, serta jaminan kesehatan.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi: Cegah Kebocoran, Subsidi yang Diberikan Pada Komoditas Harus Dibatasi
Sementara itu, pada pos TKDD realisasinya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler TA 2022 tahap I.
Di sisi lain, untuk faktor pembiayaan investasi juga sudah terealisasi Rp15 triliun sampai dengan 14 April 2022. Hal ini juga mendukung kegiatan investasi pemerintah, baik dalam bentuk pembangunan jalan melalui belanja BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp10 triliun, dan juga investasi pemerintah di bidang perumahan yaitu untuk fasilitas likuiditas perumahan yang telah terealisasi Rp4 triliun, serta untuk BLU LDKPI sebesar Rp1 triliun.
“Artinya disini APBN sejalan dengan pemulihan ekonomi juga ikut bekerja menopang pemulihan ekonomi dan terus mendukung program-program dari mulai program penanganan Covid yang belum berakhir dan program untuk memulihkan ekonomi nasional kita, terutama dengan membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari pembangunan,” pungkasnya.
