Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung menetapkan daftar perusahaan yang terjerat kasus korupsi migor atau minyak goreng. Ketiganya adalah Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
Dikutip sejumlah sumber, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi menyatakan pihaknya telah memerintahkan sepuluh jaksa penyelidik untuk memantau dugaan korupsi dari kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Penyelidikan menghasilkan pemanggilan terhadap 160 eksportir yang diduga terlibat. Supardi menduga ada pelanggaran hukum terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) atau wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan gelar perkara Kejagung yang dimulai April 2022 menemukan bahwa ada dugaan gratifikasi pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan kepada anak usaha Wings Food Group yakni PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Mikie Oleo Nabati Industri.
Kedua PT tersebut terbukti tidak memenuhi syarat DMO dan domestic price obligation (DPO) atau pengaturan harga di dalam negeri untuk melakukan ekspor. Namun, dua perusahaan itu tetap diberi izin oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor.
Untuk diketahui Kebijakan DMO dan DPO minyak goreng mulai berlaku pada 27 Januari 2022. Eksportir memiliki kewajiban memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari total volume ekspor.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang memicu naik dan langkanya minyak goreng. Keempatnya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley M A; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; dan General Manager of General Affairs PT Musim Mas, Picare Togar Sitanggang.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan keempatnya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses hukum.
Burhanuddin menambahkan, ada kejahatan terstruktur antara pihak-pihak terlibat untuk menerbitkan izin persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah untuk bahan pembuatan minyak goreng. Padahal seharusnya izin tersebut tidak terbit lantaran daftar perusahaan yang terjerat kasus korupsi migor itu tidak memenuhi syarat eksportir dilihat dari DMO dan DPO.
Baca Juga: 2 Kali Berurusan dengan KPK, Ini Rekam Jejak Indrasari Wisnu Wardhana Tersangka Mafia Minyak Goreng
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
