Suara.com - Sri Lanka terus tertekan menuju jurang krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah mereka pasca kemerdekaan gegara gagal bayar utang luar negeri.
Krisis ekonomi juga membuat Sri Lanka kekurangan pasokan pangan dan bahan bakar, situasi di negara itu makin memanas usai harga berbagai kebutuhan naik hingga terjadinya pemadaman listrik berulang. Sejumlah pakar menyebut hal ini sebagai dampak dari jebakan utang China.
Salah seorang guru besar di Tata Institute of Social Sciences,R Ramakumar, dalam tulisannya yang diterbitkan Channel News Asia, kebijakan pinjaman China adalah penyebab utama situasi ekonomi yang mengerikan di Sri Lanka.
"Banyak yang percaya bahwa hubungan ekonomi Sri Lanka dengan China adalah pendorong utama di balik krisis. Amerika Serikat menyebut fenomena ini diplomasi jebakan utang," tulis dia.
Baca Juga: Kenapa PeduliLindungi Dituding Langgar HAM oleh AS?
Ia juga mengatakan, saat ini situasi dimana negara atau lembaga kreditur memberikan utang kepada negara peminjam untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman hingga membuatnya tidak dapat membayar uang kembali, mereka berada di belas kasihan kreditur.
Gagal bayar utang negara yang melambung, terutama pembiayaan pelabuhan Hambantota, disebut-sebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis.
Bank Exim China adalah pihak yang memberi utang Sri Lanka dalam proyek pembangunan pelabuhan Hambantota. Namun, pelabuhan ini ternyata tak memberikan keuntungan bagi Sri Lanka.
Dampaknya, laporan itu menyebut, negara tersebut memilih untuk menyewakan pelabuhan itu selama 99 tahun kepada Grup Pedagang China, yang membayar Sri Lanka USD 1,12 miliar.
Pada 1 April, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan keadaan darurat, yang dicabut dalam waktu seminggu, menyusul protes besar-besaran oleh warga yang marah atas penanganan krisis oleh pemerintah.
Baca Juga: Total Utang Indonesia ke China dan Proyeknya, Berikut Dana Jumbo Kereta Cepat
Sri Lanka dilaporkan sulit terbebas dari krisis ekonomi terbesarnya akibat kekurangan mata uang yang disebabkan oleh larangan bepergian yang diberlakukan selama epidemi Covid-19.
Ditambah lagi, negara kesulitan membeli pasokan bahan bakar hingga mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok serta komoditas penting seperti migas.
Laporan PBB juga mengatakan, Sri Lanka dalam ambang batas krisis kemanusiaan akibat masalah keuangannya meningkat, dengan kenaikan harga pangan, dan pundi-pundi negara telah mengering.