Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, menegaskan bahwa perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, atau produk dalam negeri.
Hal tersebut dikatakannya saat Showcase and Business Matching tahap kedua bertajuk “Produk IT dan Digital” yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.
Atas kondisi itulah maka Showcase and Business Matching digelar. Teten pun menegaskan langkah tersebut untuk mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM.
“Nilai cukup besar sekitar Rp400 triliun. Kalau kita belanjakan atau 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen,” kata Menteri Teten ditulis Selasa (19/4/2022).
Baca Juga: Menteri Plate Alokasikan 60 Persen Anggaran untuk Belanja Produk dalam Negeri
Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, juga bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja.
Lebih dari itu, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tentu akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini. Saat ini saja, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar 30 persen.
“Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya,” kata Menteri Teten.
Pada kesempatan tersebut, Teten Masduki pun mengajak semua Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah agar mendukung serta berkomitmen menggunakan produk-produk dalam negeri.
“Akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan bisa menyerap lapangan kerja sekitar 2 juta. Untuk menjadi negara 4 besar dunia, harus dari sekarang kita memperkuat sektor produksi kita,” kata Teten.
Baca Juga: Kominfo Ajak BUMN dan Swasta Pakai Produk Buatan dalam Negeri
Pada Showcase dan Business Matching tahap kedua ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengangkat tema “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital”. Menurut Teten, produk-produk di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital buatan dalam negeri bagus dan mumpuni untuk bersaing di dunia pasar.
“Ada macam-macam produknya mulai dari simulator, mobil penangkap sinyal, produk aplikasi, hingga alat pertanian dengan tekonologi. Kami harapkan dengan adanya Showcase ini ada interaksi dengan pelaku UMKM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny Gerard Plate, memastikan kementeriannya mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal tersebut dikatakannya sebagai dukungan nyata Kementerian Kominfo dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpers) No 2 Tahun 2022.
Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri, diungkap Johnny adalah sebesar lebih dari Rp16 triliun, dari Rp25 triliun total anggaran yang ada.
“Kemarin saya diinformasikan (oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo) bahwa 60 persen anggaran, untuk produk dalam negeri,” ujar Menkominfo.
Alokasi tersebut lebih besar dari target belanja anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk produk dalam negeri setiap tahun, yang minimal sebesar 40 persen.
Jumlah tersebut dikatakan Johnny tak lepas dari peranan jajaran pejabat Kementerian Kominfo, khususnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang telah berupaya keras menelaah dan memilah anggaran untuk kemudian mengalokasikannya ke belanja produk dalam negeri.
“Saya berterima kasih juga kepada Sekretaris Jenderal Kominfo Ibu Mira (Tayyiba), yang bekerja secara serius dan sungguh-sungguh untuk menelaah dan memilah anggaran Kominfo per tahun, berapa yang bisa dipakai untuk belanja produk dalam negeri,” katanya.
Selanjutnya dari alokasi tersebut, Kementerian Kominfo akan memilah dan mengalokasikan, untuk produk sektor industri yang menjadi domain Kementerian Perindustrian dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi wilayah Kementerian Koperasi dan UKM.
Menkominfo pun berharap langkah Kementeriannya dengan alokasi melebihi target, bisa dicontoh K/L lain, sehingga roda perekonomian khususnya pelaku UMKM terus bergerak.
Jika semua kementerian dan Lembaga mengalokasikan hingga 60 persen anggarannya untuk belanja produk dalam negeri, angka belanja pemerintah tersebut diproyeksi lebuh dari Rp1.400 triliun.
“Kalau semuanya (K/L) bersemangat seperti itu, maka dari Rp2.800 triliun (APBN 2022) tinggal dikalikan 60 persen. Berapa banyak, lebih jauh di atas Rp1.400 triliun, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
Alokasi belanja produk dalam negeri yang sangat besar oleh pemerintah tersebut menurutnya harus diawasi dan diperlukan pendampingan agar dapat direalisasikan dengan benar.
Oleh karenanya Kementerian Kominfo dipastikan memberi dukungan penuh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa digital atau e-katalog yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses belanja barang bisa dilakukan dengan memperhatikan tata pemerintahan (governance) dan akuntabilitasnya.
“Kominfo memperhatikan pelaksanaannya betul-betul secara digital (oleh LKPP) bisa dilakukan dengan mudah dan terlindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia, Suharti, mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya belanja K/L untuk barang dan jasa Produk Dalam Negeri (PDN).
“Dari Rp15 triliun anggaran belanja barang dan jasa, kami akan alokasikan 95%nya adalah untuk produk dalam negeri,” tegasnya.
Kemendikbudristek pun dikatakan Suharti, telah berkoordinasi dengan mengundang semua PPK dan bendahara untuk sama-sama satu visi, yaitu melaksanakan arahan Presiden untuk meningkatkan produk dalam negeri.
“Dan itu kami komit untuk melaksanakan. Selain membeli barang dan jasa dalam negeri, dari dunia pendidikan kita juga mendorong agar sekolah-sokolah atau universitas menciptakan produk dan jasa karya dalam negeri,” katanya.
Senada dengan Suharti, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tedi Bharata, mengungkapkan jika Menteri BUMN pun telah menyampaikan sangat mendukung pembelian barang dan jasa Produk Dalam Negeri (PDN).
“Selain itu, BUMN juga terus mendukung startup dari dalam negeri untuk berkembang,” katanya. tegas Tedi.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, juga mengungkapkan jika pihaknya pun telah mengalokasikan sebanyak Rp25 triliun untuk belanja produk dalam negeri.
“Dari sana ada sekitar Rp10 triliun untuk produk UMKM,” katanya.
Dalam beberapa waktu ke depan, katanya, Kementerian Perhubungan akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempertemukan dan memilah kebutuhan terkait pemanfaatan PDN lebih lanjut.
