Harga LPG Naik Ugal-ugalan, Pemerintah Diminta Kebut Pembangunan Jaringan Gas

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 15 April 2022 | 11:13 WIB
Harga LPG Naik Ugal-ugalan, Pemerintah Diminta Kebut Pembangunan Jaringan Gas
Aparat kepolisian ketika memeriksa jaringan gas alam di Depok. (ANTARA/Foto: Humas Polres Depok)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah diminta mempercepat pembangunan jaringan gas sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi di tengah masyarakat.

“Telah terjadi pergeseran dari masyarakat terkait penggunaan LPG nonsubsidi. Karena kenaikan harga LPG nonsubsidi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu diperhatikan secara detail oleh pemerintah," kata Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari.

Menurut dia, kenaikan harga LPG nonsubsidi telah mengakibatkan pergeseran pola konsumsi di masyarakat. Bahkan, saat ini, lapisan masyarakat sudah mengalami perubahan.

Hal ini juga terlihat dari adanya pergeseran dari kondisi ekonomi masyarakat menengah saat pandemi, membuat masyarakat menengah sangat kesulitan.

Baca Juga: Bakal Bikin Emak-emak Nangis Kejer, Baru Rencana Harganya Mau Naik, Gas Elpiji 3 Kilogram di Gorontalo Dijual Rp 35 Ribu

Sehingga, guna memenuhi kebutuhan energi gas yang terus meningkat, Diah mendorong pemerintah untuk mempercepat perkembangan pelaksanaan jaringan gas di seluruh wilayah.

“Potensi gas alam Indonesia sangat besar. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ditopang oleh kebijakan yang progresif," paparnya.

Sebelumnya, PT PGN Tbk juga menyatakan siap mendukung proses transisi energi melalui ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur yang matang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih menuju emisi nol pada 2060.

Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto juga menyampaikan, dalam jangka pendek PGN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi.

Langkah ini sangat strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan akan semakin besar. Salah satunya terkait dengan kebijakan bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025.

Baca Juga: Polisi Telusuri Dugaan Praktik Pengoplosan Elpiji di Sumut

"Sebagai proses dari rencana penguatan bisnis tersebut, PGN telah mengintegrasikan infrastruktur di Sumatera bagian utara dan tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas penyaluran gas ke seluruh segmen pasar. Pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi ini akan menjadi prioritas utama PGN," pungkas Haryo Yunianto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI