Infografis
Suara.com - Pemerintah dianggap lemah dan tidak mampu mengendalikan para produsen minyak goreng sawit (MGS) yang membangkang. Bahkan, menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pemerintah juga tidak berani menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan.
"Negara memiliki mandat secara struktural yang bersifat memaksa. Memiliki regulasi, aparat penegak hukum, aparat pajak, sistem insentif dan disinsentif dalam rangka menegakkan aturan main bernegara (rule of the game)," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/4/2022).
Kader PKS ini juga menyebut, negara harus bergerak untuk melindungi rakyat dan tidak boleh terlihat lemah dan kalah di hadapan pengusaha MGS nakal.
"Ini kan lucu. Melihat pelanggaran yang ada, Pemerintah cuma bisa mengimbau atau menyindir-nyindir," ujar dia.
Baca Juga: Pedas! Soroti Persoalan Minyak Goreng, Pria Ini Minta Erick Thohir Buat BUMN Baru Pertamigor
Mengutip Warta Ekonomi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ada75 perusahaan yang terdaftar sebagai produsen MGS curah.
Dari total 81 perusahaan yang ditarget, sebanyak 55 perusahaan telah mulai memproduksi. Rata-rata produksi dan distribusi mencapai 4.640 ton per hari. Selebihnya, 26 perusahaan tidak terdaftar dan tidak memproduksi.
Menteri BUMN, Erick Thohir juga hanya menyindir perusahaan swasta untuk tidak jadi orang asing di negeri sendiri sehingga tak mau membantu masyarakat yang kesusahan.
Secara terpisah, Kementerian Perindustrian melaporkan, seluruh perusahaan pemilik nomor registrasi SIINAS telah memproduksi dan mengalokasikan minyak goreng curah sekitar 2 kali lipat dari kebutuhan harian nasional .
"Sekarang baru ketahuan kalau data yang ada selama ini hanya sekadar perkiraan alias prediksi yang jauh dari akurat. Data mutakhir memperlihatkan bahwa produksi MGS curah hanya 4 ribu ton per hari atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat. Apalagi di saat bulan Ramadan, kebutuhan MGS diperkirakan meningkat," kata Mulyanto.
"Jadi, jangan heran kalau harga MGS curah masih di angka Rp19.950 per kg (data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 10/4) jauh di atas HET yang Rp15.500 per kg. Kalau begini cara kerja Pemerintah, wajar kalau dipermainkan mafia MGS," ujarnya lagi.
