Infografis
Suara.com - Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi turut mengomentari BLT yang direncanakan pemerintah. BLT Pertalite dan Gas Elpiji 3kg itu menurutnya justru hanya jadi solusi instan yang bisa menimbulkan masalah baru.
Salah satu masalah yang sudah berulang kali terjadi yakni penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid.
Secara terpisah, pakar ekonomi dari lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy mengatakan, wacana kenaikan harga Pertalite dan elpiji tiga kilogram bisa memicu inflasi besar meski ditekan dengan BLT.
Terlebih, tekanan inflasi akan terasa lebih berat untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah karena belum sepenuhnya bisa pulih dari pandemi COVID-19.
Baca Juga: Pertalite Langka Usai Harga Pertamax Naik, Mahasiswa Bandung Sebut Ada Peran Oligarki dan Mafia
"Menurut hemat saya, bantuan ini juga perlu dikombinasikan dengan jenis bantuan lain, misalnya bantuan sosial tunai (BST) yang memang terbukti bisa menjaga daya beli untuk sementara kelompok kelas menengah bawah," ujar dia, Kamis (7/4/2022).
Pemerintah sendiri sudah membahas terkait harga BBM Pertalite dan kenaikan harga gas elpiji 3 kg karena harga global yang terus naik.
Sejumlah bantalan sedang dipersiapkan untuk mengatasi gejolak sosial-ekonomi masyarakat atas keputusan menaikkan Pertalite dan gas melon tersebut, di antaranya dalam bentuk BLT seperti yang pemerintah berikan untuk minyak goreng.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman menyampaikan parlemen mendorong pemerintah mengalihkan skema subsidi energi yang terbuka menjadi tertutup dengan melakukan validasi data penerimanya terlebih dahulu agar tepat sasaran.
"Spirit dari subsidi itu bukan mengurangkan harga, tapi mendorong agar masyarakat memiliki kemampuan daya beli agar tidak terjadi distorsi di lapangan," ujarnya.
Baca Juga: Ledakan Elpiji di Banyuwangi Menewaskan Satu Orang, Dua Korban Lainnya Terluka
