Infografis
Suara.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus mengoptimalkan luasan pengelolaan lahan perkebunan tebu demi mewujudkan swasembada gula konsumsi tahun 2025.
Salah satu upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pada Jumat (1/4) lalu, Holding Perkebunan Nusantara menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Batang melakukan tanam tebu perdana yang dihadiri oleh Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama dengan Wihaji, Bupati Kabupaten Batang.
Dalam kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang ini, Holding Perkebunan Nusantara melakukan pengelolaan lahan tebu pada areal seluas 22,6 hektar di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Potensi areal tanah bengkok atau tanah kas Desa Kab. Batang yang dapat dikerjasamakan adalah seluas 700 ha. Areal tanah bengkok di desa Kuripan, Kec. Subah, Kab. Batang yang ditargetkan dapat memeroleh produktivitas yang optimal, sehingga masyarakat akan kembali tertarik untuk mengembangkan budidaya tanaman tebu.
Baca Juga: Awal Ramadhan, Omzet Perajin Gula Aren di Lebak Banten Meningkat
“Peta jalan PTPN dalam upaya meningkatkan kemandirian gula nasional hanya dapat dilakukan dengan melibatkan petani tebu rakyat melalui upaya perbaikan kultur teknis dan tata kelola, sehingga mampu mencapai produktivitas yang optimum. Sehingga petani tebu dapat memperoleh penghasilan lebih baik yang didapat dari produksi atau produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan usaha tani komoditi lainnya. Kesejahteraan petani dan kemandirian gula konsumsi nasional menjadi tujuan utama kami.” kata M. Abdul Ghani ditulis Rabu (6/4/2022).
Untuk mencapai harapan tersebut, program Holding Perkebunan Nusantara bersama dengan anak perusahaan yaitu PTPN IX akan menyediakan bantuan bibit berkualitas kepada masyarakat petani tebu. Langkah ini diharapkan memberikan dampak pada kenaikan produktivitas pertanian tebu rakyat, sehingga mendongkrak pendapatan petani.
Bupati Batang Wihaji, optimis kegiatan kerjasama pengelolaan areal tebu ini mampu memperbaiki perekonomian masyarakat Batang.
“Saya punya keyakinan petani tebu pasti lebih untung, lebih baik, dan sejahtera, serta program swasembada gula konsumsi tercapai,” ujar Wihaji.
Penanaman tebu perdana di Desa Kuripan, Batang ini selaras dengan Program Makmur, yaitu program inisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dijalankan oleh PTPN group, dalam rangka penyediaan pupuk non-subsidi untuk mendukung budidaya perkebunan.
Baca Juga: Dokter: Kendalikan Makanan Berbahan Dasar Tepung dan Gula Jika Memiliki Riwayat Stroke
“Niat kami ke depan, ketika kami nantinya dapat mengembangkan model pendanaan yang sustainable (berkelanjutan), kami akan siapkan bibit terbaik sekaligus pembinaan kepada petani. Terkait penyediaan pupuk, kami akan berkolaborasi dengan BUMN lain, melalui Program Makmur yang diinisiasi Menteri BUMN,” kata Abdul Ghani.
Selain PTPN IX, PT Sinergi Gula Nusantara turut terlibat dalam proyek ini. Anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara tersebut bertindak sebagai pembeli hasil panen petani (off taker).
PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang Cikampek, menjadi penyedia pupuk, sarana dan prasarana pertanian, pendampingan serta aplikasi teknologi pertanian. Sedangkan perbankan BUMN (Himbara) akan dilibatkan dalam pemberian kredit.
PTPN Group optimis, kolaborasi dengan BUMN lain salah satunya melalui Program Makmur ini mampu meningkatkan produktivitas tebu dan mendorong ketersediaan gula dalam negeri.
“Tahun ini PTPN Group menargetkan dapat memproduksi gula sebesar 1,1 juta ton. Pada tahun 2025 yang akan datang, targetnya 1,8 juta ton. Kebutuhan gula nasional di tahun 2025 sekitar 3,5 juta ton, dimana 60% kebutuhan gula nasional bisa dipenuhi oleh PTPN Group,” ujar Abdul Ghani.
Demi mencapai target swasembada gula, PTPN Group membutuhkan lahan tebu kurang lebih seluas 250.000 ha. Saat ini, total luas lahan tebu milik PTPN Group berkisar 150.000 ha.
Untuk menambah total luas lahan tebu, PTPN menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pemanfaatan tanah bengkok, lahan PT Perhutani, petani, dan pihak lainnya.
