Infografis
Suara.com - Energy Watch meminta pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM Pertalite. Karena, saat ini Pertalite merupakan salah satu BBM yang disubsidi.
Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan pembatasan subsidi Pertalite harus bisa tepat sasaran. Di mana penggunanya untuk masyarakat kela menengah ke bawah.
"Untuk pengguna mobil mewah dan mobil baru kita harapkan tidak menggunakan Pertalite," ujarnya, saat dihubungi, Selasa (5/4/2022).
Selain itu, tambah Mamit, pembatasan penggunaan Pertalite juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai BUMN dengan jabatan yang tinggi.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Pertalite di Kabupaten Bogor Mulai Langka
"Begitu juga untuk PNS dan pegawai BUMN kita minta untuk menggunakan Pertamax agar subsidi pemerintah ini tepat sasaran," ucap dia.
Sebelumnya, Mamit memperkirakan akan ada pergeseran konsumen atau migrasi BBM pertamax ke pertalite. Hal ini imbas harga pertamax yang mengalami kenaikan menjadi Rp 12.500/liter.
Akan tetapi, dampak migrasi konsumen pertamax ke pertalite tidak begitu besar, bahkan, tidak sampai 50 persen.
"Sesuai perhitungan saya migrasi ini hanya 20-25% dari total konsumen Pertamax," kata dia.
Mamit melanjutkan, migrasi konsumen pertamax ke pertalite juga tidak berlangsung lama. Ia menyebut, konsumen akan balik lagi ke pertamax, karena melihat perbedaan penggunaannya ke kendaraan.
Baca Juga: BBM Naik, Kepala BIN: Solusi Rakyat Adalah Gaya Hidup Sesuai Kemampuan Masing-masing
"Pengguna pertamax yang beralih ke pertalite akan kembali menggunakan pertamax karena mereka sudah merasakan adanya perbedaan dari menggunakan pertamax ke pertalite," ucap dia.
Selain itu, tambah dia, rata-rata konsumen pertamax adalah masyarakat kelas atas di mana akan memilih BBM dengan Ron tinggi untuk kendaraannya.
