Infografis
Suara.com - Empat mantan Direktur Utama PT Krakatau Engineer diperiksa penyidik dari Jampidsus Kejagung terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel pada tahun 2011.
"Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (4/4/2022).
Ia menambahkan, empat orang tersebut diantaranya berinisial IP yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering Tahun 2011. Kemudian BP Direktur Utama PT Krakatau Engineering Tahun 2013 dan WK Direktur Utama PT Krakatau Engineering Tahun 2016.
"LAD selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering Tahun 2018, diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," ujar Ketut.
Baca Juga: Tukar Denda dengan Penjara, Angelina Sondakh Beberkan Jumlah Hartanya Saat Ini
Mereka diperiksa dalam rangka memperkuat bukti dan melengkapi kelengkapan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011.
Kasus ini sendiri sudah berstatus penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-14/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.
Penelusuran kasus ini bermula tahun 2011 saat PT Krakatau Steel mulai membangun Pabrik Blast Furnace (BFC) bahan bakar batubara hingga 2019.
Pembangunan ini bertujuan memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah, karena dengan menggunakan bahan bakar Gas biaya produksi lebih mahal.
Konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering kala itu memenangkan lelang dengan sumber dana awal dibiayai Bank Eksport Credit Agency (ECA) dari China.
Baca Juga: Pemeriksaan Saksi Tuntas, Kasus Dugaan Korupsi BUMDes Berjo Masuk Tahap Kesimpulan
Namun, belakangan, ECA tidak menyetujui pembiayaan proyek dimaksud karena Ebitda atau kinerja keuangan perusahaan PT Krakatau Steel tidak memenuhi syarat.
PT Krakatau Steel kemudian mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB, dan LPEI.
Nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp 6.921.409.421.190 dan pembayaran yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp 5.351.089.465.278 dengan rincian, porsi luar negeri Rp 3.534.011.770.896 dan porsi lokal Rp 1.817.072.694.382.
Dampaknya, proyek ini dihentikan pada 19 Desember 2019 meski pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba bahwa operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar. Proyek ini berakhir mangkrak.
"PT Krakatau Steel melakukan pembangunan pabrik Blast Furnace dengan tujuan untuk peningkatan produksi baja nasional, proyek tersebut dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2015 dan dilakukan beberapa kali addendum sampai dengan tahun 2019," kata Ketut.
Alasan proyek ini tidak lagi dilanjutkan karena biaya produksi lebih tinggi dari harga slab di pasar dan berdasarkan hal tersebut, terindikasi adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
