Dampak Kenaikan Tarif PPN: Ketahanan Pangan Memburuk Hingga Rakyat Kekurangan Nutrisi

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 01 April 2022 | 15:03 WIB
Dampak Kenaikan Tarif PPN: Ketahanan Pangan Memburuk Hingga Rakyat Kekurangan Nutrisi
Pedagang sembako mengemas terigu di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Kamis (10/6/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Per 1 April 2022 Pemerintah meneken peraturan baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga beras diprediksi bakal sangat signifikan.

Melansir sejumlah sumber, kenaikan PPN akan menaikkan harga beras dan sembako lain. Dalam jangka waktu lebih panjang kenaikan harga sembako akan mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Harga pangan yang naik memungkinkan terjadinya perburukan gizi. Pasalnya, banyak warga tidak mampu membeli makanan bernutrisi.

Pangan juga menjadi pengeluaran terbesar bagi keluarga berpenghasilan rendah yakni lebih dari 50%. Oleh sebab itu, kenaikan PPN jika diterapkan pada produk sembako akan memberatkan masyarakat. 

Dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga beras dan sembako pada umumnya akan makin terasa karena harga tersebut bakal dibebankan pengusaha kena pajak (PKP) kepada konsumen.

Kendati demikian, tidak semua barang dan jasa terkena penambahan PPN. Berikut ini adalah daftar barang dan jasa bebas PPN yang telah diatur di dalam Pasal 4A Ayat 2 dan 3 UU HPP.

1. Makanan maupun minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya bebas PPN. Makanan dan minuman yang dimaksud di antaranya adalah makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. 

2. Uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan juga surat berharga.

3. Jasa keagamaan.

Baca Juga: 8 Barang dan Jasa Bebas PPN, Tak Perlu Pusing Kenaikan Tarif PPN 11 Persen yang Berlaku Mulai Hari Ini!

4. Jasa kesenian dan hiburan. Jasa ini meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI