Cek Fakta
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta maaf kepada masyarakat terkait kian menguatnya kabar harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax naik belakangan ini.
Mantan pemilik klub Inter Milan itu menuturkan, pertamax hingga kini bukan bagian dari BBM yang disubsidi pemerintah. Berbeda dengan Pertalite.
"Pemerintah sudah putuskan, Pertalite jadi subsidi, Pertamax tidak. Jadi kalau Pertamax naik mohon maaf. Pertalite subsidi," ungkap Erick dalam Kuliah Umum: Milenial dan Digital Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dikutip Rabu (30/3/2022).
Salah satu pemicu kenaikan harga BBM yakni konflik antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga minyak mentah dunia melonjak secara signifikan.
Baca Juga: Tanggung Beban Selisih Harga Solar Rp 7.800/Liter, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pertamina
Sejumlah warga negara di dunia maya, atau netizen Indonesia mengkritik kebijakan ini karena dilakukan saat masyarakat tengah memulihkan diri pasca gelombang wabah COVID-19.
![Pengendara roda dua mengisi bahan bakar jenis Pertamax di SPBU Coco Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/3/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/23/28024-pertamina-pertamax-pertalite-spbu.jpg)
"Bisanya minta maaf doang,usaha nya gaada. Minta maaf doang mah, mantan gw juga bisa," tulis salah seorang warganet.
"Harga minyak dunia turun gak ikut turun tapi naik ikutan naik eh salah mengikuti harga keekonomian. Btw temen baik bapak yg ngurusin minyak satunya gak dipecat-pecat ya," kata akun *@bun*****.
"Saya siap pake vivo atau shell," tulis netizen lainnya.
Namun, ada pula yang mengaku tidak mempermasalahkan hal itu karena menyesuaikan dengan harga minyak dunia.
Baca Juga: Sejumlah Peristiwa Mewarnai Wacana Pemerintah Menaikkan BBM Jelang Ramadhan dan Lebaran
"BBM bukan cuman di tentukan negara indonesia. Harga minyak itu bergantung sama supply minyak dunia. Situasi sekarang russia lagi perang sama Ukraine. Otomatis supply minyak jd berkurang. Lower supply = higher price. Ini mau pemerintah indo ngapain klo gtu?" tulis lainnya.
