Infografis
Lebih lanjut Roswita mengatakan bahwa masyarakat saat ini masih menganggap JHT sebagai current protection, bukan future protection. Manfaat JHT akan jauh lebih optimal ketika dana yang terkumpul selama aktif bekerja berikut hasil pengembangannya diklaim saat pekerja memasuki masa tua dimana produktivitas kerja mereka pastinya jauh berkurang.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Subchan Gatot yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut juga merespon terkait kegundahan masyarakat pekerja mengenai likuiditas dana JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Dalam melakukan pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan memastikan solvabilitas dari pencairan dana dengan membagi penempatan investasi pada instrumen jangka pendek atau short term dan jangka panjang atau long term untuk memitigasi risiko yang ada. Mau diambil kapan pun dana yang tersimpan di kita itu ada,” tegasnya.
“Untuk memastikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan, secara periodik operasional BPJS Ketenagakerjaan ini diaudit melalui Kantor Akuntan Publik dan BPK serta diawasi oleh KPK dan OJK,” tambah Subchan.
Terkait cakupan kepesertaan, saat ini kedua lembaga BPJS juga sedang melakukan kolaborasi untuk melakukan pemadanan data dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memadukan data kedua lembaga dengan tujuan meningkatkan cakupan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat lebih optimal.
Elfanetti yang mewakili BPJS Kesehatan menjelaskan penggunaan single data yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga digunakan oleh BPJS Kesehatan terbukti efektif dalam mendorong cakupan kepesertaan kedua lembaga BPJS agar bisa menjangkau seluruh pekerja di Indonesia.
Mengakhiri kegiatan tersebut, Roswita berharap semoga upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia, dapat memberikan kepastian masa depan yang sejahtera bagi masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya.
