Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengatakan perkembangan teknologi yang pesat ternyata tidak selamanya sejalan dengan manfaat yang dirasakan, namun ada saja pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk praktik kejahatan, seperti halnya pencucian uang.
Hal tersebut dikatakan Mahfud MD dalam acara bertajuk 'Silatnas Dua Dekade Gerakan APUPPT', yang disiarkan di YouTube PPATK, Selasa (29/3/2022).
"Pesatnya kemajuan teknologi informasi, kemudian perkembangan produk dan jasa keuangan, serta berbagai hal lain yang dapat disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan sebagai media tindak pidana pencucian uang," kata Mahfud.
Menurut mantan Ketua MK ini persoalan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia, untuk itu penegakan hukum yang tepat mesti dilakukan.
Baca Juga: KPK Panggil Legislator Nasdem Haerul Amri Terkait Kasus Dugaan Pencucian Uang Bupati Probolinggo
Setidaknya ada tiga tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia terkait isu pencucian uang dengan tujuan utamanya melakukan tindak pidana seperti korupsi, terorisme dan juga narkoba.
"Semua ini terkait dengan cara-cara pencucian uang, sehingga dulu kita lalu membentuk PPATK dalam rangka membuat rezim APU (anti-pencucian uang), dan kemudian terorisme, kita membentuk BNPT," katanya.
Sehingga, sejak era reformasi pemerintah sangat gencar untuk melakukan penindakan praktik pencucian uang.
"Jadi pada dekade sesudah reformasi, dan itu sangat penting bagi masa depan bangsa negara Indonesia agar tetap eksis sebagai negara yang berdaulat dengan penegakan hukumnya dan aman rakyatnya," katanya menambahkan.
Baca Juga: Dua Pejabat PUPR Dipanggil KPK Terkait Kasus Pencucian Uang
