Infografis
Suara.com - Maraknya sejumlah kasus investasi bodong yang melibatkan sejumlah aset kripto dan robot trading membuat Komisi VI DPR RI gerah. Untuk itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diminta lebih serius untuk mengawasi setiap prilaku transaksi yang mencurigakan.
Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, langkah ini penting dilakukan mengingat tingginya angka transaksi aset kripto di dalam negeri.
"Perdagangan kripto mampu mencakup akumulasi angka triliunan rupiah per hari sampai ratusan triliun per bulan, hal tersebut berdampak kepada traffic penggunaan aset penggunaan kripto di Indonesia yang telah berkembang secara masif," kata Martin saat rapat dengar pendapat dengan Bappebti, di Gedung DPR RI, Kamis (24/3/2022).
Apalagi kata Martin aturan terkait dengan aset kripto di Indonesia belum begitu jelas, bahkan Bank Indonesia (BI) sendiri mengatakan bahwa aset kripto bukanlah sebuah mata uang yang resmi.
Baca Juga: Hingga Februari 2022, Transaksi Kripto di Tanah Air Capai Rp 83,8 Triliun
Meski demikian potensi aset kripto tentu menjanjikan di masa yang akan datang nantinya, sebagai salah satu alternatif investasi yang ditawarkan dalam era digitalisasi.
"Aset kripto meski tak terklasifikasi mata uang resmi, tapi ini memiliki potensi yang mengglobal hal itu dilihat aset kripto yang menempati salah satu posisi dari komoditas yang paling diminati di dunia," ungkapnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat hingga Februari 2022 transaksi aset kripto di tanah air mencapai Rp83,8 triliun dengan jumlah pelanggan mencapai 12,4 juta.
Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa perkembangan aset kripto di Indonesia sangat berkembang pesat.
"Hingga Februari 2022 transaksi aset kripto telah mencapai Rp83,8 triliun," ungkap Wisnu.
Baca Juga: 5 Fakta Kasus Penipuan Hendry Susanto, Uang Korban Rp 5 Triliun Hilang
Puncaknya kata dia pada tahun 2021 lalu dimana jumlah transaksi aset kripto meningkat drastis sebesar 1.222,84 persen
"Mengalami peningkatan yang sangat pesat, di mana pada tahun 2020 hanya transaksinya Rp64,9 juta kemudian meningkat pada 2021 mencapai Rp859,4 triliun," ungkapnya.
Begitu juga dari sisi pelanggan juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 11,2 juta pelanggan menjadi 12,4 juta pelanggan.
Meski demikian kata dia pengawasan terhadap perdagangan aset kripto terus dilakukan, ini merupakan upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para pelanggan aset kripto.
Wisnu bilang, Bappebti telah melakukan pembinaan dan pengawasan transaksi perdagangan fisik yang diselenggarakan oleh bursa berjangka, termasuk di dalam transaksi perdagangan fisik aset kripto.
"Selain itu dengan mengatur perdagangan aset kripto diharapkan dapat mencegah terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal pada perdagangan aset kripto," sambung Wisnu.
