Infografis
Suara.com - Kementerian Perdagangan yang belakangan kena sorot karena kebijakan 'tak jelas' terkait minyak goreng turut mengundang kritik dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan keresahan warga dalam forum High Level Meeting (HLM) dengan tema “Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditas Global terhadap Inflasi Jawa Tengah" pada Selasa (22/3/2022).
"Mohon maaf pak, silahkan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini, muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” kata Ganjar, dalam acara yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Perdagangan yaitu Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Isy Karim yang hadir secara virtual itu.
Ganjar menyebut, Indonesia selaku salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar justru tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dapat Dukungan dari Santri, Kali Ini Datang dari NTT
"Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan. Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Kita kebingungan di daerah, karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar dia.
Ia juga mengatakan, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas maka dampaknya akan berlangsung kebih lama.
"Saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," ujarnya.
"Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk merah putih tidak mengambil untung banyak-banyak, ini soal moralitas dan saya yakin kementerian perdagangan bisa melakukan itu," lanjut dia.
Jika berkaitan dengan, omestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen, ia menyarankan, beban distribusi bisa diserahkan pada perusahaan.
Baca Juga: Miris! Sejumlah Pedagang Gorengan di Pangandaran Tak Bisa Jualan karena Minyak Goreng Langka
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita, mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat," kata dia.
Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa 14 ribu, ini menurut saya penting," imbuh Ganjar.
Ia juga berharap, penanganan minyak goreng tidak bisa melulu fokus pada sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.
“Maka saya minta teman-teman dari perhutani untuk menyiapkan lahan bekerjasama dengan distan kita agar kita bisa tanam. Ini mestinya kita mengambil tindakan, aturan yang bisa menguntungkan petani juga dan sinergi dengan mereka,” kata dia.
