Menteri Keuangan: Negara Harus Berutang Demi Selamatkan Masyarakat dan Ekonomi

“Ini tujuannya agar space masyarakat membesar, bantalan makin kuat tapi ada biayanya. Biayanya itu lah APBN, defisitnya naik dari tadinya kita ingin 1,76 persen melonjak jadi 6,1 persen kemudian 2021 sudah turun lagi,” jelasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan seiring pemulihan ekonomi yang terus menguat maka utang menjadi semakin rendah mengingat pemerintah dapat membayar utang ketika penerimaan negara mulai naik.

Penerimaan yang sempat drop 18 persen pada 2020 mulai naik mencapai di atas 20 persen tahun lalu dan hingga pekan kedua tahun ini sudah di atas 30 persen.

“Kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih, itu yang dipakai membayar utang," ujarnya.

Sri Mulyani memastikan utang Indonesia masih cukup rendah dibanding negara-negara anggota G20 baik dari sisi India sebagai emerging country hingga Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai negara maju.

“Mengenai utang 40 persen atau 41 persen (Indonesia), anggota G20 tidak ada utangnya serendah kita. Advance country seperti AS, Perancis, Inggris, Jerman semuanya sudah di atas 60 persen bahkan di atas 100 persen,” katanya.

Sebagai informasi, utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 sebesar Rp6.919,15 triliun atau naik Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu.

Nominal utang ini naik namun rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,36 persen dibandingkan 41 persen pada Desember 2021 atau 40,28 persen pada Januari 2021.