Infografis
Suara.com - Hari ini, Senin (21/3/2022), Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mendadak mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bambang mengaku, maksud kedatangannya kali ini berkaitan dengan KPK perihal l tata kelola serta proses pembangunan IKN Nusantara di lokasi baru. Ia berharap bantuan KPK dalam mengawasi pembangunan IKN. Hal ini juga menanggapi adanya isu bisnis kavling di lahan ibu kota baru.
"Jadi, pagi ini kami konsultasi kepada jajaran KPK, diterima dengan baik oleh Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Pak Deputi (Pahala), Sekjen, dan teman-teman lain. Utamanya, ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi, dapat berlangsung dengan baik," kata Bambang di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Bambang berujar, peran KPK sebagai konsultan sangat penting lantaran lingkungan yang bebas korupsi dan menawarkan kepercayaan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Kisah Embah Dalem Jagat Sakti, Panglima Perang yang Tanah Makamnya Dibawa Ridwan Kamil ke IKN
"Karena memang sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema-skema investasi dan skema-skema swasta," ungkapnya.
Saat ditanyai perihal dugaan adanya bagi-bagi kavling di lokasi ibu kota baru, ia mengaku tak banyak membahas hal ini. Dalam pertemuan ini, ia dan KPK tengah menggodok rencana proyek ibu kota bebas korupsi.
"Kami engga masuk detail, kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan dan kita dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," terangnya.
Dikabarkan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama yang sengaja bagi-bagi lahan di ibu kota Nusantara.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca Juga: PT Sentul City Dukung DPR RI Bentuk Pansus Mafia Tanah, untuk Atasi Sengketa Lahan
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex melalui keterangan resminya, Kamis, 10 Maret 2022.
