Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 menyerahkan DP, tersangka dugaan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan dengan menempatkan PMI secara nonprosedural atau tidak memenuhi persyaratan undang-undang bekerja di negara Singapura beserta barang buktinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu, (16/3/2022). Adapun DP merupakan Kepala Cabang P3MI PT FSS di Cilacap.
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang mengatakan, penyerahan tersangka ke Kejari Cilacap merupakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Peneyerahan tersangka dan barang bukti juga merupakan wujud konkret Kemnaker yang serius dalam menegakan hukum khususnya dalam hal PPMI.
"Kemnaker tidak segan-segan untuk tegas mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang menempatkan pekerja migran secara nonprosedural. Ini juga sebagai bukti bahwa Kemnaker serius dan tidak main-main memidanakan pelaku penempatan PMI secara non prosedural," tegas Haiyani.
Sementara Direktur Bina Riksa Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna mengemukakan, penyerahan tersangka ke Kejari Cilacap dilakukan oleh timnya dengan didampingi oleh Korwas PPNS Mabes POLRI dan Kejaksaan Agung RI.
Baca Juga: RI-Malaysia Sepakati Penempatan PMI Melalui Sistem Satu Kanal
Menurut Yuli, perbuatan DP telah melanggar Ps 83 jo. Ps 68 jo. Ps 5 dan/atau Ps 81 jo. Ps 69 dan/atau Ps 86 huruf c jo. Ps 72 huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Ancamannya pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp15 miliar," lugas Yuli.
