Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengungkapkan, pemerintah mengikis kesenjangan digital dengan pemerataan infrastruktur digital untuk seluruh wilayah di Indonesia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.
“Jaringan pita lebar backbone, kita telah menggelar 360 ribu kilometer fiber optik di darat dan dasar laut. Kalau kita pegang ujungnya dan mengitari Bumi, itu 9 kali lipat panjangnya. Apakah sudah cukup? Belum! Kita tetap harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata,” ujarnya, dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).
Agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.
“Untuk pengadaan satelit, saya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite. Kita akan pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,” katanya.
Baca Juga: Percepat Akses Internet Guru di Timur Indonesia, Bakti Kominfo Masuk 4 Nominasi Internasional
HBS merupakan cadangan untuk Satria-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet.
"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit Satria-I. Sebanyak 150 Gbps dipakai oleh Bakti Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan diorbit pada April 2020,” jelasnya.
Johnny menegaskan telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit.
"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,” tandasnya.
Atasi Kesenjangan Akses Telekomunikasi
Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif menjelaskan, skema pembiayaan HBS dengan Satria-1 berbeda. Pembiayaan HBS langsung dari Bakti Kominfo, sementara Satria-1 berasal dari konsorsium atau investor.
Baca Juga: Kemitraan Nusantara Jaya Terpilih Jadi Pelaksana Proyek Satelit Cadangan untuk Satria-1
Anang menegaskan, pengadaan satelit akan memberikan manfaat bagi Bakti Kominfo, yang bertugas menjembatani kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia.
“Dengan kehadiran dua satelit pada 2023, diharapkan akan membuat ketersediaan bandwith sehingga layanan internet menjadi lebih memadai, lebih layak," katanya.
Saat ini, Bakti Kominfo telah membangun lebih dari 3000 Tower BTS 4G dan akses internet di hampir lebih dari 17.000 titik. Sebanyak 95% akses menggunakan satelit di atas wilayah Indonesia.
“Semua fasilitas yang tersedia, satelit di atas wilayah Indonesia, semua kapasitasnya sudah habis dipakai, sehingga dengan adanya Satria-I dan Hot Backup-nya akan menopang kebutuhan bandwith yang saat ini terasa sangat kurang,” tambah Anang.
Usai mengumumkan Penunjukan Pemenang pengadaan Hot Backup Satellite pada Jumat (11/3/2022), Bakti menandatangani kontrak pengadaan satelit cadangan HBS bersama konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya, yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Hadir dalam penandatangan kontrak pengadaan, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Dodi Setiadi; Dirjen SDPP Kominfo, Ismail; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktur PPKBLU, Agung Yulianto; Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi; para pejabat pimpinan tinggi pratama Kominfo, dan Dewan Pengawas beserta Direksi Bakti Kominfo.
