Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negeri Jiran tersebut. Poin-poin terkait hal tersebut telah tercantum dalam draft nota kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU). Langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal penandatanganan MoU antara Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan Menteri Sumber Daya Malaysia (SDM), Sarayanan Murugan.
Ida Fauziyah mengatakan, tantangan berikutnya adalah bagaimana MoU itu dapat secara konsisten dilaksanakan oleh Malaysia dan seluruh stakeholder terkait untuk dharapkan mengawal MoU ini agar memiliki visi yang sama.
"Tidak hanya jangka pendek tapi juga memperbaiki penempatan PMI domestik secara menyeluruh, " tutur Ida Fauziyah saat menerima Dubes RI untuk Malaysia, Hermono di kantor Kemnaker, Jakarta Pusat, Rabu, (16/3/2022).
Dalam kesempatan sama, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, beberapa poin kesepakatan yang dicapai dalam MoU tersebut di antaranya gaji PMI di atas UMR di Malaysia, hari libur dalam sepekan, cuti tahunan, hak berkomunikasi, larangan menahan paspor dan satu PMI domestik hanya diperbolehkan bekerja di rumah tangga dengan maksimal enam orang anggota keluarga.
Baca Juga: Dukung Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemnaker Optimalisasi Pelayanan Pengujian K3
"Lebih penting lagi, kami bersepakat penempatan PMI ke Malaysia hanya melalui mekanisme satu kanal atau One Channel System, sehingga tak ada kanal-kanal lain selain yang sudah disepakati, " ujar Anwar Sanusi didampingi Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kemnaker, Rendra Setiawan.
Menurut Anwar Sanusi, sistem satu kanal ini akan mengintegrasikan seluruh proses penempatan, mulai dari rekrutmen, penyiapan, keberangkatan, penempatan hingga kepulangan. Sistem ini akan menghubungkan antara Kementerian dan lembaga di Indonesia dengan otoritas terkait di Malaysia.
"Sistem satu kanal ini akan mempermudah kedua negara dalam melakukan pengawasan dan menekan biaya perekrutan serta penempatan PMI ke Malaysia, " katanya.
Sementara Hermono menyambut positif adanya kesepakatan nota kesepahaman. Harmono berharap, nota kesepahamanan Indonesia-Malaysia ini akan menjadi pedoman bagi nota kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lainnya dalam penempatan pekerja migran.
"MoU dengan Malaysia ini bisa dijadikan best practise atau pedoman bagi MoU-MoU lainnya karena banyak hal baru yang bisa kita perjuangkan," katanya.
