Infografis
Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.
Terkait isu yang digulirkan itu Said Didu pun dengan lugas menolaknya. Menurut Said Didu, jika jika masa jabatan Presiden ditambah lagi menjadi 3 tahun utang negara bisa membengkak.
"Saya justru menduga sebaliknya," kata Said Didu dalam akun Twitter miliknya, @msaid_didu seperti dikutip Minggu (13/3/2022).
Selain itu kata dia jika, masa jabatan Jokowi ditambah 3 tahun lagi, bisa-bisa utang membengkak dan berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.
"1. Utang publik akan mencapai sekitar Rp 20.000 trilyun, 2. BUMN-BUMN besar akan bangkrut, 3, 4. Rakyat makin terpecah-belah. Ketimpangan, kemiskinan mencapai titik bahaya, 5. SDA sudah habis dibagi-bagi ke asing," katanya.
![Said Didu.[YouTube/MSD]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/05/31/46294-muhammad-said-didu.jpg)
Sebelumnya, Luhut mengatakan, apabila masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang 3 tahun, kondisi Indonesia akan lebih baik. Hal tersebut dikatakan Luhut dalam acara Podcast Deddy Corbuzier yang dikutip, Minggu.
"Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik," kata Luhut.
Luhut menyebutkan alasan penambahan tiga tahun masa jabatan Jokowi, antara lain kinerjanya, pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini.
Oleh karena itu, apabila ada rakyat yang menginginkan Jokowi lebih lama menjadi presiden, hal itu merupakan hak mereka dan tidak perlu di-bully.
Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Luhut: Sakit Gigi Kita Dengar Kampret, Cebong, Kadrun, Itu Gak Bagus!
Selain itu, dalam podcast yang disiarkan di channel YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim berdasarkan big data banyak warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024 dan menambah
