Infografis
Suara.com - Kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang diputuskan pemerintah dinilai tepat pada masa seperti sekarang ini.
Sebab, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi daya beli masyarakat di tengah melambungnya sejumlah harga pangan dalam beberapa waktu belakangan.
“Untuk mengendalikan inflasi, ya dengan tidak menaikkan harga Pertalite ini. Hanya saja Pertamina sebagai badan usaha harus mendapatkan dana kompensasi tambahan dari pemerintah karena Pertalite bukan BBM penugasan,” kata Pengamat ekonomi yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Bhima kepada Antara di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).
Bhima juga mengatakan, langkah pemerintah juga perlu diapresiasi karena BBM jenis Pertalite konsumsinya lebih dari 50 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Menurutnya untuk BBM jenis nonsubsidi seperti Pertalite tinggal alokasikan saja dana kompensasi melalui skema APBN. Dana kompensasi itu bisa diperoleh dari windfall atau keuntungan booming-nya harga komoditas.
Ia juga menambahkan, hingga sejauh ini berdasarkan kajiannya, saat harga minyak mentah mencapai di atas 127 dolar AS per barel bakal ada tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 192 triliun.
“Pendapatan (negara) kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk menahan kenaikan harga Pertalite. Bahkan Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar,” kata dia.
Meski begitu, jika pemerintah merasa sulit menambal selisih harga keekonomian dan jual BBM, bisa dilakukan dengan realokasi dari dana infrastruktur.
“Antara pembangunan IKN (ibu kota negara) dan jaga stabilitas harga di masyarakat pastinya lebih prioritas jaga stabilitas harga kan,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Pertalite Tetap, Pertamina Harus Dapat Tambahan Dana Kompensasi
Bhima mengemukakan, saat ini harga keekonomian Pertalite diperkirakan di atas Rp 11.500 per liternya.
