Infografis
Suara.com - Pengembangan SDM untuk produktivitas berkelanjutan melalui penguatan pelatihan vokasi berbasis komunitas jadi bahasan utama yang dibawa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di hari terakhir pelaksanaan pertemuan pertama Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 1st Employment Working Group/EWG Meeting).
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan, pengembangan SDM yang produktif dan berdaya saing di tengah dinamika perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, perubahan iklim, dan struktur demografi, masih menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara anggota G20. Oleh karenanya, penyiapan SDM unggul melalui pelatihan keterampilan vokasi dan pembelajaran seumur hidup merupakan pendorong fundamental, dalam menciptakan pekerjaan layak dan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan.
Anwar menyebut inisiasi dari Kemnaker tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh anggota G20. "Presidensi Indonesia kelompok ketenagakerjaan kembali mendapatkan dukungan di hari terakhir pelaksanaan 1st EWG meeting, yang membahas isu pengembangan SDM untuk produktivitas berkelanjutan, melalui penguatan pelatihan vokasi berbasis komunitas," terangnya, Jumat (11/3/2022).
Upaya strategis tersebut merupakan faktor esensial bagi kualitas angkatan kerja, kesejahteraan para pekerja, dan keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu harus dibangun tanggung jawab dan kolaborasi bersama antar stakeholder baik pemerintah, kelompok pekerja/buruh, pengusaha, akademisi serta komunitas masyarakat lainnya," kata Anwar Sanusi.
Baca Juga: KTT G20: Save the Children Minta Pemimpin Dunia Perhatikan Kesejahteraan Anak-anak
Anwar Sanusi menambahkan, dalam pertemuan pertama EWG, Presidensi Indonesia juga mendorong G20 untuk memperbarui G20 Skills Strategy, yaitu upaya penyiapan angkatan kerja terampil melalui pendekatan efektif yang berpusat pada manusia dengan mendorong keterlibatan aktif komunitas dan mitra sosial lainnya, khususnya dalam merespon tantangan dunia kerja akibat disrupsi digital, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, menurut Anwar, pelatihan vokasi berbasis komunitas merupakan integrasi sistem keterampilan (skills) dan pembelajaran seumur hidup, yang diharapkan dapat memperkuat kualitas serta akses pelatihan kerja dan kewirausahaan yang inklusif khususnya bagi kelompok rentan, NEET (pemuda yang tidak bekerja, mengikuti pendidikan, dan/atau pelatihan), dan berada di kawasan pedesaan maupun remote area.
"Inisiasi Presidensi melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas ini menawarkan pendekatan baru dalam upaya merespon dinamika ketenagakerjaan saat ini, dengan menghubungkan sistem dan pengelolaan keterampilan kerja berdasarkan kebutuhan lokal, menciptakan jejaring antar pemangku kepentingan lokal, meningkatkan kualitas dan akses pelatihan vokasi, responsif terhadap perubahan iklim dan lingkungan, serta membangun kemitraan, partisipasi, dan dialog sosial pemangku lokal," ujarnya.
Sementara Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker, M. Arif Hidayat, mengatakan bahwa solusi yang ditawarkan Presidensi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi dan bangkit segera dari krisis melalui pendekatan pelatihan vokasi berbasis komunitas, juga diharapkan dapat memperkuat jalinan pelaku usaha, baik pada kelompok usaha besar, menengah dan kecil (formal dan informal), serta meningkatkan jalinan kelompok pekerja. Baik di tingkat lokal maupun regional, dalam upaya mendukung pembelajaran dan pekerjaan yang berkualitas tinggi.
Selain itu, solusi ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi peserta pelatihan vokasi, khususnya bagi kelompok rentan (vulnerable groups), kelompok paling beresiko (disadvantaged groups dan NEET), serta angkatan kerja di daerah pedesaan maupun pedalaman, untuk menghadapi persaingan kerja akibat perubahan dunia kerja dan pasar kerja yang begitu cepat dan dinamis.
Baca Juga: Kemnaker Dorong Ekosistem Seni yang Ramah untuk Perempuan
"Prioritas Presidensi ini merupakan isu lintas sektor G20, khususnya pada kelompok kerja G20 bidang pendidikan dan kelompok kerja G20 bidang ketenagakerjaan, yang dapat digagas bersama serta berpotensi meraih komitmen bersama di antara pemimpin G20 pada bulan September mendatang, dalam upaya menciptakan kondisi ketenagakerjaan untuk dapat segera bangkit dan pulih bersama," ungkap Arif.
