Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite Meski Minyak Dunia Melambung

M Nurhadi Suara.Com
Rabu, 09 Maret 2022 | 16:43 WIB
Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite Meski Minyak Dunia Melambung
Peluncuran BBM Pertalite di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Jumat (24/7).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Harga pertalite dipastikan tidak naik meski harga minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina.

Keputusan PT Pertamina (Persero) tidak menaikkan harga Pertalite demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli karena masyarakat banyak menggunakan Pertalite.

"Pertamina sebagai BUMN yang berperan dalam mengelola energi nasional sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penetapan harga produk BBM," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Rabu (9/3/2022).

Ia menjelaskan. Pertamina mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sehingga meski harga minyak dunia menembus angka 130 dolar AS per barel, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah untuk memutuskan harga Pertalite akan tetap Rp7.650 per liter.

Baca Juga: Mendag Lutfi Bongkar Biang Kerok Mahalnya Harga Minyak Goreng, Ternyata Begini Modusnya

HArga itu, ujar dia, tidak berubah sejak tiga tahun terakhir dan saat ini porsi konsumsi Pertalite yang terbesar atau sekitar 50 persen dari total konsumsi BBM nasional.

Pertamina terus melakukan berbagai efisiensi di segala lini, termasuk menekan biaya produksi BBM dalam negeri guna mengurangi tekanan lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap peningkatan biaya penyediaan BBM.

Efisiensi tersebut diantaranya memaksimalkan penggunaan minyak mentah domestik dan mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk penghematan biaya energi. Pararel juga dilakukan peningkatan produksi kilang untuk produk yang bernilai tinggi.

Kebijakan penyesuaian harga produk juga dilakukan secara selektif hanya untuk BBM nonsubsidi tertentu, seperti Pertamax Series maupun Dex Series yang porsi konsumsinya hanya sekitar 15 persen dari total konsumsi BBM Nasional.

Jenis BBM ini sebagian besar dikonsumsi oleh kalangan konsumen mampu, pemilik kendaraan pribadi jenis menengah ke atas. Ke depannya, harga produk BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 62 tahun 2017.

Baca Juga: Wakil Rakyat Soroti Transparansi Harga Kebutuhan Masyarakat: Benarkah Efek Konflik Rusia?

"Pertamina sangat berhati-hati dalam menetapkan harga. Namun kami yakin segmen konsumen ini telah merasakan manfaat BBM berkualitas yang lebih hemat dan lebih baik untuk perawatan mesin kendaraan, sehingga dapat menerima harga yang selama ini tetap sangat kompetitif dibandingkan produk yang sejenis lainnya," ujar Fajriyah.

Disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, risiko global mengalami eskalasi akibat konflik Rusia - Ukraina dan akhirnya mempengaruhi kenaikan harga yang tinggi atas komoditas energi baik itu minyak mentah, batu bara, hingga gas.

"Peningkatan harga minyak mentah dunia tentunya berdampak terhadap APBN," kata Isa dikutip via Antara.

Secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara terutama subsidi energi yang menjadikan ICP menjadi salah satu parameter utama dalam perhitungan tersebut.

Harga minyak akan terus dipantau seiring dampaknya terhadap APBN dan akan mengambil kebijakan yang diperlukan secara menyeluruh dengan melihat dari sisi potensi penerimaan negara, beban terhadap belanja negara, dan konsekuensi terhadap pembiayaan anggaran

Hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang saat ini baru pulih dari dampak pandemi COVID-19.

"Pemerintah akan terus melakukan monitoring perkembangan perekonomian, termasuk volatilitas harga komoditas terkini dalam rangka antisipasi kebijakan," jelas Isa.

"Pemerintah akan memastikan respons kebijakan mengutamakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga supply barang kebutuhan pokok masyarakat, baik pangan maupun energi, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang mendukung dunia usaha," sambung dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI