Infografis
Suara.com - Operasi militer Rusia ke Ukraina yang sudah berjalan selama satu pekan belakangan menurut pakar akan memberi dampak pada ekonomi Indonesia.
Hal ini terutama berasal dari volatilitas yang terjadi pada beberapa barang akibat dari konflik Ukraina. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan merasakan dampak langsung dari konflik ini.
Disampaikan oleh Ekonom Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, dampak mungkin tidak secara kasat mata terlihat.
"Pertama tentu dampak tidak langsung dalam hal positif akan diberikan kepada BUMN yang bergerak di bidang komoditas batu bara seperti misalnya Antam dan MIND ID," ujar Yusuf saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Kamis (3/3/2022).
Baca Juga: Kisah Lahirnya Liga di Crimea Akibat Konflik Ukraina-Rusia
Menurutnya, hal ini karena konflik antara Rusia dan Ukraina mendorong kenaikan harga energi global. Namun demikian, kenaikan harga energi juga bisa memberikan dampak ke penyesuaian harga energi dari perusahaan BUMN, seperti PLN dan Pertamina.
Untuk informasi, kenaikan harga batu bara berpotensi berdampak pada kenaikan ongkos produksi penyediaan listrik dari PLN.
"Begitupun dengan Pertamina, kenaikan harga minyak internasional juga akan mempengaruhi harga jual," jelasnya dikutip dari Warta Ekonomi.
Ia menambahkan, kenaikan harga energi bisa berdampak pada inflasi global lebih utama ke negara maju seperti AS. Dengan kenaikan inflasi, maka The Fed berpotensi akan lebih cepat menaikkan suku bunga acuan.
"Kenaikan suku bunga acuan bisa mendorong capital outflow dari negara emerging market seperti Indonesia yang pada muaranya akan mendorong terdepresiasinya nilai tukar Rupiah," unhkapnya.
Baca Juga: Jepang dan AS Kewalahan, Lepas Cadangan Minyak Gegara Konflik Rusia - Ukraina
Dengan begitu, ada hal yang perlu diantisipasi oleh BUMN yang mempunyai Utang Luar Negeri dalam bentuk USD, apalagi jika jatuh tempo utangnya terjadi dalam waktu dekat ini/tahun ini.
"Penyesuain subsidi perlu dilakukan entah dengan membiarkan pagu anggaran subsidi atau melakukan penyesuaian subsidi dengan melaluka APBN-perubahan. Sementara bagi BUMN yang belum melakukan hedging (lindung nilai), bisa dipertimbangkan untuk dilakukan saat ini," tutupnya.
