Infografis
Suara.com - Syarat administrasi berbagai urusan di Indonesia kini diwacanakan wajib menyertakan kartu BPJS Kesehatan. Kartu yang sama kabarnya juga menjadi syarat perpanjangan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Namun, aturan ini belum jelas diresmikan. Namun, peraturan untuk menyertakan BPJS Kesehatan sebagai syarat segala urusan telah menuai keberatan dari berbagai pihak.
Sementara ini, syarat perpanjangan SKCK bisa dilakukan dengan menyertakan dokumen seperti yang tertulis dalam website resmi skck.polri.go.id sebagai berikut.
1. Membawa SKCK asli sebelumnya yang sudah habis masa berlaku.
2. Membawa fotokopi KTP
Baca Juga: Dinilai Kian Memberatkan, Pengemudi Ojek Online di Malang Tolak Aturan Baru BPJS Kesehatan
3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga
4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran
5. Pas foto background merah ukuran 4 x 6 sebanyak tiga lembar.
6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan kantor kepolisian setempat.
Lebih lanjut perpanjangan SKCK bisa dilakukan di kesatuan kepolisian tempat membuat SKCK sebelumnya. Jika SKCK dibuat di Mapolsek, maka perpanjangan juga harus dilakukan di Mapolsek. Begitu pula jika pembuatan SKCK dilakukan di Mapolres, maupun Mapolda bagi warga negara asing.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pelayanan Publik, Pakar Hukum Nilai Itu Kebijakan Politik Diktator
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebutkan bahwa biaya penerbitan SKCK adalah Rp30.000. Biaya itu berlaku untuk penerbitan SKCK baik baru maupun perpanjangan SKCK.
Demikian informasi mengenai perpanjangan SKCK. Bagi anda yang belum memiliki SKCK dan ingin membuat baru, perhatikan syarat-syarat di bawah ini.
1. Membawa fotokopi KTP
2. Membawa fotokopi Kartu Keluarga
3. Membawa fotokopi Akta Kelahiran
4. Pas foto background merah ukuran 4 x 6 sebanyak tiga lembar.
5. Membawa ijazah pada jenjang pendidikan terakhir.
6. Membawa surat keterangan dari Desa atau Keluarahan.
7. Mengisi formulir pembuatan SKCK yang disediakan kantor kepolisian setempat.
Perlu diketahui pula perbedaan fungsi SKCK berdasarkan tempat pembuatannya. Jika SKCK dibuat di Mapolsek maka jangkauan fungsi SKCK adalah perkara di dalam lingkup kecamatan. Jika SKCK dibuat di Mapolres jangkauannya adalah satu wilayah kabupaten, dan jika dibuat di Mapolda maka jangkauannya adalah provinsi setempat.
SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi intelijen keamanan atau Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
