Infografis
Suara.com - Harapan akan terjadinya perubahan besar karena pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan terus diekspresikan berbagai kalangan. Para pelaku ekonomi hingga tokoh se-Balikpapan mendeklarasikan dukungan sekaligus memberikan masukan untuk pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara, Senin (28/2/2022).
Forum deklarasi menghadirkan Prof. Gumilar Rusliwa Somantri dari Universitas Indonesia sebagai narasumber untuk memberikan gambaran tentang IKN. Selain pandangan akademis seputar potensi-potensi dan latar belakang pemindahan IKN ke Kaltim, para peserta secara bergantian juga menyampaikan dukungan dan pandangan demi suksesnya pembangunan IKN Nusantara.
Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan, Yasser Arafat, dukungan dan saran yang disampaikan para peserta menunjukkan besarnya harapan masyarakat.
"Pembangunan IKN Nusantara membawa energi luar biasa. Kita bisa lihat dari aspirasi yang disampaikan peserta deklarasi. Antara lain, keinginan agar pembangunan ini melibatkan segenap kalangan di Kaltim, termasuk masyarakat asli agar mereka juga diberdayakan," ujar Yasser.
Baca Juga: Kendaraan Swakemudi Akan Diterapkan di Ibu Kota Negara Baru, Begini Rancangan Sektor Transportasi
Salah satu saran yang menguat di forum deklarasi adalah usulan pembangunan rumah adat lima suku asli Kaltim di lokasi IKN.
“Ini simbol dukungan masyarakat luas terhadap IKN Nusantara. Forum berharap nanti bisa melihat rumah adat suku Dayak, Banjar, Paser, Kutai, dan Tidung juga hadir di IKN," kata Yasser.
Forum deklarasi turut dihadiri Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Balikpapan Yuli Shinta Novianti, Wakil Ketua Dewan Adat Kaltim, Lampang Bilung, dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan, Sutrisno.
Kemudian Ketua Adat Banjar Kayuh Baimbai, Achmad Badai, Sekretaris Jendral Nahdlatul Ulama (NU) DPC Balikpapan, Mukhlisin, dan Perwakilan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Syamsul Alam.
Baca Juga: Bahas Nasib Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Sesepuh Betawi Minta Hak Istimewa ke DPRD DKI
