Infografis
Suara.com - Kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menerapkan pembangunan yang seimbang antara hunian dan kawasan komersial. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Dalam tiga klaster Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masing-masing menggunakan mix (campuran) antara hunian dan komersial. Sehingga diharapkan kota ini bukan hanya pemerintahan, nanti jadi sepi kemudian mahal," ungkap Basuki dalam diskusi daring Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang dipantau di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
KIPP dengan luas 6.671 hektare di IKN Nusantara terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan.
Menurut Basuki, agar pembangunan KIPP tidak hanya berisi pusat pemerintahan saja, maka setiap klaster dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan hunian serta kawasan komersial. Selain itu, pembangunan di IKN Nusantara harus tetap memperhatikan ketersediaan lahan hijau yang ada.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Yakin Jokowi Bakal Tunjuk Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
"6.671 hektare ini mungkin sebesar Jabodetabek. Di kawasan ini 70 persennya harus (area) hijau, lalu 20 sampai 30 persen itulah yang bangunan," ungkapnya.
Basuki menjelaskan, pembangunan KIPP masuk dalam fokus utama pembangunan IKN tahap pertama. Selain itu, pada tahap pertama pemeintah juga akan melakukan reboisasi hutan-hutan di Kalimantan.
Dia menegaskan pembangunan IKN Nusantara harus sesuai dengan konsep smart forest city sebagaimana visi Presiden Joko Widodo, di mana dikelilingi oleh hutan hijau yang asri dengan teknologi modern.
