“Jadi di awalnya saja sudah salah pendekatannya. Ingat, komisioner adalah pemutus, jadi kalau mutus kalau perlu voting, kayak di BI ada Dewan Gubernur semua memahami masalah walaupun ada kedeputian bidang-bidang tertentu, tapi ke-bank sentralan dia harus tahu. Nah, oleh karena itu kembali jangan dijatah-jatah, dua perbankan, dua asuransi, terus adalagi ex-officio dari Kementerian Keuangan, ini harus melebur, sehingga nanti tidak ada lagi kubu BI, ada kubu Pemerintah di OJK, dan lain-lain,” kata Faisal.
Menurutnya, jika OJK mau berubah, pimpinan harus mempunyai visi yang menjadikan OJK jantung perekonomian dengan detak yang kencang.
“Masak kita kalah dari Myanmar, paling rendah dibawah negara-negara tetangga. Kita belum pernah mencapai detak jantung sebelum krisis 1998,” kata Faisal.