Infografis
Suara.com - Pembangunan bekelanjutan tengah menjadi tren dunia saat ini, tak mau ketinggalan, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, peran perbankan dan korporasi menjadi sangat penting terutama soal pemberian pembiayaan.
"Perbankan dan korporasi sebagai pemain besar di sektor keuangan harus bersinergi untuk mencapai target emisi karbon yang lebih rendah untuk memitigasi risiko perubahan iklim," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam webinar bertajuk Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments sebagai rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia, Jumat (18/2/2022).
Perry menyatakan, upaya pembiayaan hijau yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai dengan adanya penurunan emisi karbon. Hal ini menjadi salah satu arah strategis yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam Presidensi G20 ini.
Baca Juga: Sektor Publik Masih Sulit Akses Kredit Hijau, Bos BI Ungkap Akar Masalahnya
Menurut Perry, pemerintah terus melakukan kebijakan yang mendukung pembiayaan hijau dengan hilirisasi, stimulus kebijakan pembiayaan hijau, kebijakan fiskal, hingga makroprudential keuangan hijau.
"Ini akan membantu transisi menuju ekonomi dan keuangan yang lebih berkelanjutan, juga menuju emisi gas rumah kaca yang rendah untuk mendukung Perjanjian Paris 2030 dan Pembangunan Berkelanjutan PBB," jelas Perry.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memulai transisi energi dari fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan, namun transisi ini membutuhkan anggaran yang besar.
"Komitmen Indonesia sudah kami nyatakan pada COP26 di Glasgow, bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk memulai transisi ke energi ramah lingkungan. Tapi transisi energi memerlukan pembiayaan pendanaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau," kata Jokowi.
Menurut Jokowi bagi negara berkembang seperti Indonesia transisi energi hijau harus didukung kemampuan teknologi dan didukung dengan pendanaan agar tidak terlalu membebani masyarakat, keuangan negara, serta industri.
"Indonesia misalnya membutuhkan USD50 miliar untuk transformasi menuju ke energi baru terbarukan dan butuh USD37 miliar untuk sektor kehutanan guna lahan dan karbon laut. Indonesia dan negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiyaaan dan transfer teknologi," ujarnya.
Sehingga, kata dia, sumber pendanaan dan alih teknologi akan jadi game changer pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan.
"Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan dari banyak negara berkembang, banyak negara miskin bertanya mengenai ini dan hasil konkrit hanya bisa dibuktikan oleh kuatnya kerjasama," tuturnya.
Pemerintah Indonesia sendiri, kata Jokowi, tidak bisa bekerja sendiri, perlu bekerja sama secara domestik, bekerja sama secara global.
"Bekerja sama di dalam negeri pemerintah bekerjasama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya.
Sementara kerja sama di tingkat internasional pemerintah telah bekerjasama dengan ADB memulai mekanisme transisi energi. "Dari batubara ke energi baru terbarukan dan yang paling penting memang bagaimana dua hal tadi sekali lagi teknologi, pendanaan menjadi kunci," pungkasnya.
