Cek Fakta
Suara.com - Penyaluran kredit atau pinjaman dengan konsep berkelanjutan atau biasa disebut kredit hijau masih sulit diakses oleh sektor publik.
Hal tersebut menjadi salah tema pembahasan dalam webinar bertajuk "Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments" yang merupakan rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia, Jumat (18/2/2022).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan sebetulnya sudah berkembang sejak 2007, namun perkembangannya masih minim.
"Masalahnya semua instrumen ini terkadang masih sulit dimanfaatkan oleh sektor publik dan swasta. Terutama dalam menilai dan mengadopsi instrumen ini," kata Perry.
Baca Juga: Meski Lokasi Presidensi G20 Dipindah, Sri Mulyani Jamin Delegasi Akan Terkejut Melihat Jakarta
Untuk itu, dalam acara Presidensi G20 Indonesia, pemerintah mendorong agar akses terhadap pinjaman berkelanjutan bisa lebih mudah diakses dan hal ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama antarnegara.
"Pada akhirnya negara-negara harus bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama, seperti alat penyelarasan standar, termasuk untuk persyaratan pelaporan dan pengungkapan," jelas Perry.
Kemudian metrik data dan layanan verifikasi juga harus dikembangkan. Otoritas sektor keuangan pemerintah di sektor ini, menurut Perry penting untuk bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang akan mendukung program yang akan ditempuh sektor publik dan swasta.
Penguatan kerjasama negara-negara G20 ini harus dilakukan, untuk bisa menjamin ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang untuk mendukung pasar keuangan.
Adapun strategi yang didorong Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk mengembangkan instrumen keuangan dan berkelanjutan ini diantaranya mendorong kemajuan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Baca Juga: Terima Pimpinan Bank Dunia, Jokowi Bahas Presidensi G20 Hingga Penanganan Covid-19
Kedua, agar membangun ekosistem sekaligus instrumen keuangan berkelanjutan yang berwenang memberikan insentif dan disinsentif dalam kebijakan. Serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk membangun infrastruktur ini.
"Bank Indonesia saat ini sedang bergerak ke Green Central Banking, di mana ekonomi hijau dan instrumen keuangan bagian dari mix policy Bank Indonesia," katanya.
