Infografis
Suara.com - Mahalnya harga kedelai membuat anggota DPR RI menyoroti lemahnya strategi pemerintah dalam menyediakan ketersediaan pasokan dalam negeri yang bergantung pada impor.
Anggota Komisi IV DPR RI Amin AK dari Fraksi PKS bahkan dengan lantang mengatakan akar permasalahan mahalnya harga kedelai disebabkan oleh gagalnya pemerintah mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal.
"Padahal tren kenaikan harga kedelai sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 lalu, yang disebabkan oleh dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil," kata Amin, Senin (14/2/2022).
Pada saat bersamaan, lanjut Amin terjadi pembelian dalam skala besar/rush buying dari Amerika Serikat dan China, terutama setelah badai Ida berakhir pada Desember 2021 lalu.
Baca Juga: Harga Kedelai Impor di Daerah Ini Naik Rp 11 Ribu Per Kilogram
Selain itu yang disampaikan Akindo (Asosiasi Kedelai Indonesia) stok eksisting saat ini hanya sekitar 140 ribu ton dan baru akan masuk kedelai impor pada Februari ini sekitar 160 ribu ton. Sehingga, hingga akhir Februari ini ada stok sekitar 300 ribu ton kedelai, yang artinya pasokan kedelai hanya cukup 2 bulan ke depan bahkan kurang.
"Dengan kebutuhan kedelai nasional 3 juta ton per tahun, maka rata-rata per bulan dibutuhkan 250 ribu ton kedelai," paparnya.
Apalagi kata Amin kebutuhan kedelai Indonesia saat ini 80 persen dipasok dari luar negeri atau impor karena produksi dari dalam negeri belum mencukupi. Kondisi ini berpotensi memicu spekulasi harga, yang menjadi penyebabnya naiknya harga kedelai.
"Kami mendesak Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya spekulasi harga dan praktek kartel kedelai impor yang menyebabkan terjadinya oligopoli atau dikuasainya pasokan kedelai oleh segelintir perusahaan," katanya.
Sejak melonjaknya harga kedelai Juni 2021 lalu, pemerintah menjanjikan produksi kedelai nasional sebanyak 1 juta ton per tahun atau sekitar 30 persen dari kebutuhan nasional. Namun hingga saat ini realisasinya masih jauh dari harapan.
Ia mendesak pemerintah agar merealisasikan janji tersebut. "Persoalan lahan dan insentif harga ataupun insentif sarana produksi harus bisa diselesaikan oleh pemerintah," katanya.
"Kami berharap pada BUMN Pangan agar berperan lebih aktif dan berkoordinasi dengan stake holdres lainnya untuk menimalisir ketergantungan pada kedelai impor," pungkasnya.
