Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana untuk mempensiunkan dini sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah tidak ramah lingkungan. Total setidaknya 5,5 GW PLTU yang akan ditutup sebelum 2030 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa program ini tidak mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan anggaran yang jumbo.
"Penutupan PLTU tentunya memerlukan investasi. 5,5 GW ditutup sebelum 2030 dengan dukungan investasi yang dibutuhkan USD8,58 miliar," kata Luhut dalam acara Mandiri Investment Forum 2022 secara virtual, Rabu (9/2/2022).
Jika dikonversi kedalaman rupiah, USD8,58 miliar tersebut setara Rp 120 triliun lebih dengan kurs Rp 14.000.
Baca Juga: Pemerintah Kurangi Kuota Biosolar Subsidi di Aceh, Antrean Panjang Kendaraan Terjadi
Luhut pun mengaku tak mungkin anggaran sebanyak itu ditanggung pemerintah sendirian. Untuk itu dirinya meminta peran serta swasta dalam program pensiun dini PLTU tersebut.
"Nantinya, Investor akan mendapatkan arus kas dari pasar karbon selama sisa periode akuisisi dilakukan," ujarnya.
Program pensiun dini PLTU batubara tersebut diperlukan untuk mempercepat tranformasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Tujuannya untuk menekan emisi karbon lewat penggunaan energi berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan.
"Sehingga program emisi nol persen bisa dicapai di 2060 atau lebih awal," kata Luhut.
Baca Juga: PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Imbau Pengusaha Bioskop Batasi Kapasitas Pengunjung Maksimal 50 Persen
