Siapa yang Paling Diuntungkan Kebijakan Subsidi Minyak Goreng? Mantan Komisioner Ombudsman Buka-bukaan

M Nurhadi Suara.Com
Kamis, 03 Februari 2022 | 13:01 WIB
Siapa yang Paling Diuntungkan Kebijakan Subsidi Minyak Goreng? Mantan Komisioner Ombudsman Buka-bukaan
Miftah, pedagang sembako dan minyak goreng yang masih menerapkan harga lama di Pasar Wage Purwokerto, Rabu (2/2/2022). [Suara.com/Anang Firmansyah]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Wilmar Group peroleh porsi paling dominan sebesar 36 persen dari total dana subsidi tersebut. Berapa pungutan ekspor yg mereka setor ke BPDP-KS?," tanya Alamsyah Saragih.

"Lebih mendasar lagi, jika pemerintah begitu ambisius dg biodiesel, mengapa tak terapkan kontrak jangka panjang utk bahan campuran biodiesel? Dg estimasi harga keekonomian yang wajar, fluktuasi harga pasar tak menguras subsidi dan mengancam alokasi peremajaan sawit rakyat," tambahnya.

"Beban devisa akibat impor minyak memang meresahkan, tapi menguranginya dengan campuran bahan nabati dari sawit tanpa skema kontrak jangka panjang akan mengalami nasib seperti PLN yang tertekan harga batubara beberapa waktu lalu. Pemerintah perlu membuka neraca sawit nasional," kata mantan komisioner Ombudsman ini.

"Buah sawit adalah komponen biaya produksi tertinggi CPO. Kebijakan mematok harga mandatory Rp. 9.300 per kg utk 20 persen Domestic Market Obligation (DMO) CPO diperkirakan akan menekan harga sawit rakyat," kata Alamsyah.

"Perusahaan besar akan memprioritaskan selamatkan nilai tambah dari kebun mereka. Mengapa demikian? Selain pabrik, perusahaan besar memiliki kebun sendiri yg lebih luas dibandingkan plasma maupun kebun sawit swadaya rakyat," kata eks komisioner Ombudsman ini.

Ia merujuk pada data BPS 2019 menunjukkan pangsa produksi sawit kebunan rakyat hanya 33,51 persen.

Padahal, pemerintah belum lama ini juga menerapkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) mulai dari Rp. 11.500 per liter untuk curah, dan harga CPO utk Domestic Market Obligation Rp. 9.300/kg.

"Kita lihat apakah perusahaan besar mau berbagi margin dg petani?" tanya Alamsyah Saragih.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait prioritas utama pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat.

Baca Juga: Eks Cleaning Service Bacok HRD, Dirut PD Pasar Kabupaten Tangerang Viral Pamer Uang

 Untuk tujuan tersebut, pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI