Infografis
Suara.com - Kebijakan subsidi minyak goreng yang digaungkan pemerintha tentu disambut baik oleh banyak pihak. Hal ini kemudian memancing Mantan Anggota Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih untuk turut berkomentar.
"Subsidi Minyak Goreng pada dasarnya adalah subsidi tambahan untuk biodiesel, siapa yang diuntungkan?" kata Alamsyah melalui cuitannya di Twitter @Alamsyahsaragih, dikutip pada Kamis (3.2.2022).
Dalam keterangannya, ia juga mempertanyakan salah satu lembaga pemerintah yang menyatakan subsidi mencapai 1,5 miliar liter dengan dana Rp 7,6 triliun dalam 6 bulan.
"Uniknya, pada 5 januari 2022 Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa kebutuhan subsidi utk 1,2 miliar liter selama 6 bulan diperlukan anggaran Rp 3,6 triliun untuk menutupi selisih harga dan PPN," kata Alamsyah Saragih, dikutip via Warta Ekonomi.
Ia juga mempertanyakan kenapa pada 9 Januari lalu, pemerintah sudah berani menyebut subsidi mencapai 1,5 miliar liter dengan dana Rp. 7,6 triliun untuk 6 bulan.
"Mengapa volume naik 25 persen tapi alokasi dana naiknya lebih dari 100 persen? Apakah Menteri Keuangan sdh menyetujui ini mas @prastow?," kata Alamsyah Saragih, mencolek Staf Ahli Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo melalui Twitter.
Padahal, ia mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 51,86 triliun untuk 'subsidi' biodiesel pada 2021 usai sebelumnya harga CPO internasional naik.
"Jika tak ada perubahan harga di pasar global, apakah subsidi akan menembus Rp 60 triliun pada thn 2022? Belum lagi kompensasi utk minyak goreng," tambahnya.
"Apakah kenaikan harga CPO temporer? Bagaimana kita memitigasi dampak pembengkakan subsidi utk kebijakan biodiesel yg ambisius ini?" tanya Saragih.
Baca Juga: Eks Cleaning Service Bacok HRD, Dirut PD Pasar Kabupaten Tangerang Viral Pamer Uang
Ia lantas menyinggung pihak yang paling 'untung' akibat kebijakan subsidi ini. Pasalnya, 'subsidi' industri biodiesel sejak 2015 sudah mendominasi dengan capaian 79,04 persen atau Rp 110,03 triliun dari total dana.
