Infografis
Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) lewat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindak koperasi simpan pinjam yang menawarkan investasi ilegal.
Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso mengatakan, bergabungnya OJK ke dalam Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah menjadi penting, karena OJK merupakan otoritas yang menerbitkan izin, melakukan pengawasan, memberi sanksi, hingga memiliki unit penyidikan untuk dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
"Apabila ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana anggota oleh koperasi kepada usaha-usaha untuk investasi dan jasa keuangan lain, maka tentu dapat digabungkan antara analisis aliran dana dan aset tracing yang dilakukan PPATK dengan hasil temuan Satgas Waspada Investasi OJK," ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).
Agus melanjutkan, terdapat beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang keberadaannya di dalam struktur konglomerasi keuangan. Sehingga koordinasi dengan OJK diperlukan untuk memastikan uang yang dihimpun Koperasi Simpan Pinjam memang diperuntukkan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan untuk membiayai kelompok usaha atau grupnya.
Baca Juga: 155 Orang Lolos Seleksi Dewan Komisioner OJK, Ada Wakil Menteri Hingga Dirut Bursa Efek Indonesia
"Tujuan utama Satgas tetaplah pembayaran kepada anggota sesuai dengan akta perdamaian homologasi. Jangan sampai dengan pola Asset Based Resolution membuat Satgas tidak bisa mengetahui aliran uang anggota itu menjadi aset yang seperti apa," imbuh dia.
Sementara, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramadhani menambahkan, OJK siap memberikan dukungan kepada Satgas berupa kewenangan untuk melakukan tracing asset dan analisis keterkaitan Koperasi Simpan Pinjam yang berada di dalam konglomerasi keuangan.
"Jadi segala tugas dan fungsi OJK berdasarkan undang-undang akan dioptimalkan untuk mendukung Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah," tukas Rizal.
