Infografis
Suara.com - Pasca pemerintah merilis kebijakan subsidi minyak goreng beberapa saat lalu, hingga kini, masih ada kalangan masyarakat yang belum merasakan program tersebut akibat kelangkaan minyak goreng di ingkatan ritel.
Kondisi ini memberatkan masyarakat menengah ke bawah lantaran sebagian besar berbagai kebutuhan ditopang dengan stok minyak goreng.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka berharap, pemerintah melakukan percepatan dari hulu ke hilir dan pengelolaan sistem tata niaga penjualan minyak goreng yang lebih tertata.
“Terkait harga minyak satu harga ini merupakan langkah percepatan, pada saat pertemuan di Komisi VI, kita bersama sedang berupaya dengan mitra kementerian sebagai mitra kita," tutur Rieke dalam keterangan resminya, dikutip Senin (31/1/2022).
Baca Juga: Kurang Akuratnya Data Jadi Biang Kerok Permasalahan Pupuk Subsidi
Ia berharap, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) group selaku BUMN sektor perkebunan mendukung program terkait agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
Rieke menilai perlu adanya tindakan yang lebih terukur dalam hal ini mengetahui kondisi kapasitas produksi dari PTPN dalam penyediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng.
“Karena diakui pemerintah belum ada integrasi yang cukup baik antara industri hulu dari CPO dan industri minyak goreng. Sehingga bisa terjadi kolaborasi, termasuk penentuan dari harga CPO yang bisa lebih memberikan support dan optimisme dari industri nasional kita,” pungkasnya.
