Infografis
Suara.com - Pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menduga, biaya pembangunan jalan tol pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya.
Menurutnya, hal itu merupakan efek dari Incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang meningkat. Lebih jauh, saat ini untuk membuat 1 km akses jalan butuh modal 50 persen lebih besar.
"Kalau sebelumnya itu satu butuh empat koma sekian, sekarang 6,5. Ini jadi 50 persen lebih besar. Itu dahsyat sekali," ujar Faisal dalam sebuah webinar, dikutip pada Minggu (30/1/2022).
Penyebabnya, menurut Faisal, semakin banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berbagai tender proyek sehingga tak ada benchmark dalam pembangunan tersebut.
Baca Juga: 2 Kecerdikan Singapura Menurut Guru Besar UI Dalam Bernego FIR dengan Indonesia
"Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun Ibu Kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit," kata Faisal.
Ia melanjutkan, semakin banyak proyek yang mubazir karena adanya korupsi di dalamnya.
Faisal menyoroti banyaknya konflik kepentingan yang berada dalam tubuh pemerintahan Jokowi menjadi faktor utama ambruknya pemerintahan Jokowi.
"Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya," kata Faisal dalam webinar, ditulis, Minggu (30/1/2022).
Menurut dia kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata.
Baca Juga: Soal Ahok Diusulkan Jadi Kepala IKN, Rocky Gerung: Kalau Masuk Akal Anies Baswedan
"Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar," katanya.
