Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20.
Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, mengatakan bahwa pada masa Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas, yakni inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas).
"Ini terobosan yang baik sekali. Indonesia membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," katanya, saat menghadiri Kampanye G20 bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Melalui isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara G20 merumuskan kebijakan yang afirmatif dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Sehingga dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.
Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Sepakati MoU Untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia
"Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah momentum kita untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 adalah framework kita untuk saling mem-bachmark antara Indonesia dan juga Negara-negara G20, dapat saling belajar serta memperbanyak experince, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat, sesuai kebutuhan disabilitas secara inklusif," jelasnya.
Menurutnya, sisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu peningkatan akses keterampilan bagi penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara suply and deman tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan keramagaman dari masing-masing penyandang disabilitas.
"Karena penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, mudah-mudahan target 1% untuk swasta, 2% untuk BUMN dan pemerintah dapat segera terwujud," ujarnya.
