Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban mengaku hingga saat ini kerja Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memang tidak memiliki anggaran operasional.
Untuk itu pada tahun ini dirinya akan mengajukan sejumlah permohonan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membiayai operasional dan program kerja Satgas BLBI.
"Untuk (tahun) 2022 ini kita akan melakukan permohonan kepada Ibu Menteri karena rodanya sudah mulai berputar dan sebagaimana kita ketahui itu harus berakhir 2023 jadi kami juga sedang menyiapkan nanti end game-nya seperti apa," kata Rionald dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).
Diketahui bahwa Satgas BLBI dibentuk pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada sejumlah debitur dan kreditur pengamat dana BLBI yang diberikan pemerintah pada tahun 1998.
Satgas BLBi dibentuk mulai Juni 2021 dan akan berakhir pada 2023 mendatang.
Rionald menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini anggaran satgas BLBI masih sangat kecil. Dia mengaku, anggaran baru berupa honor tim.
Adapun anggaran Satgas BLBI saat ini masuk di dalam anggaran Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN Kemenkeu.
"Sehari-hari ada dalam PKNSI, masuk di situ. Cuma memang anggarannya itu masih kecil sifatnya hanya berupa honor tim," ucap Rionald yang juga merupakan Ketua Satgas BLBI.
Baca Juga: Lelang Aset Tanah Tommy Soeharto Belum Laku, Kemenkeu Buka Suara
