Berniat Turunkan Biaya Logistik, Pemerintah akan Bangun Pelabuhan Baru di Batam

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:42 WIB
Berniat Turunkan Biaya Logistik, Pemerintah akan Bangun Pelabuhan Baru di Batam
Ilustrasi Gate Pelabuhan Batu Ampar Batam (foto: Ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah berencana membangun pelabuhan baru di Kota Batam. Pembangunan ini sebagai upaya penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan pelabuhan baru di Batam merupakan salah satu upaya pemerintah menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih cukup tinggi.

"Saat ini biaya logistik masih sekitar 23%, sementara di negara lain sudah rata-rata 13%. Kami menargetkan biaya logistik turun sampai 17% pada tahun 2024, kalau bisa lebih cepat," ujar Luhut dalam keterangannya pada Selasa (25/1/2022).

Menko Luhut juga menuturkan, bakal melakukan penataan pelabuhan-pelabuhan eksisting yang ada di Batam.

Baca Juga: Dua Hari Buka Travel Bubble di Kepri, Pelabuhan Nongsa Masih Sepi Wisatawan dari Singapura

Untuk diketahui, saat ini di Pulau Batam terdapat sejumlah pelabuhan eksisting yaitu, Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Kabil, dan Pelabuhan Telaga Punggur.

"Nantinya Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini akan dibuat menjadi green and smart port," imbuh Luhut.

Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini diproyeksikan akan lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Saat ini luas lahan yang ada di Tanjung Pinggir seluas 94 hektare dan selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman airnya sekitar 40 meter.

Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, lokasi calon pelabuhan baru di Batam ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pelabuhan besar di Singapura.

Baca Juga: 18 Tahun Jalan Pelabuhan Perintis Sintete Tak Kunjung Diperbaiki, Ratusan Warga Akhirnya Berunjuk Rasa

Ia melanjutkan, pembangunan pelabuhan baru ini akan menggunakan skema business to business (B2B) sehingga tidak menggunakan APBN.  Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan baru ini.

"Kami regulator akan mengawal dan membuat timeline dan studi yang matang. Kita lakukan dengan tata kelola yang baik tetapi cepat. Kita harapkan sebelum 2024 pelabuhan ini sudah selesai dan sudah beroperasi," pungkas Budi Karya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI