Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sejauh ini belum mendapatkan anggaran untuk membangun sejumlah fasilitas pada proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Soal IKN, sampai saat ini tidak ada anggaram di PU untuk IKN, karena dalam surat Kemenkeu dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencama alam," kata Basuki dalam rapat dengan Komisi V DPR, Selasa (25/1/2022).
PUPR sedang menyiapkan proposal pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur IKN.
"Jadi saat ini kami sedang menyusul dan diusulkan ke Menkeu, kira-kira sampai 2022-2024 untuk KIPP kawasan inti pusat pemerintahan yaitu untuk Kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp46 sekian triliun, nah ini sedang sama Menkeu," kata dia.
Ketika ditanya sumber pendanaan, Basuki mengatakan "kami sebagai user, apakah itu PEN, saya gak ngerti. Insya allah tidak dibebani lagi karena itu di luar DIPA."
Meski begitu Basuki memastikan anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu program-program kerakyatan PUPR.
"Tapi kalau itu direfocusing dari dipa saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini karena gak mungkin Rp46 triliun dibebankam pada dipa kita semua," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berniat memakai sebagian anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2022 untuk pembangunan infrastruktur awal proyek Ibu Kota Negara Nusantara.
Dari total anggaran PEN 2022 yang sebesar Rp455,62 triliun tersebut, Sri Mulyani bakal memakai sebanyak Rp178 triliun untuk kebutuhan pembangunan awal IKN terutama pembangunan jalan.
Baca Juga: Gurauan Sri Mulyani dalam Rapat Tanggapi Permintaan DPD
"Kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp178 (triliun) ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menganggap pembangunan IKN menjadi salah satu program yang bisa mengakselerasi dana PEN secara optimal, terutama pada sektor padat karya. Apalagi alokasi sebesar Rp178,3 triliun tersebut belum dispesifikasi untuk apapun.
"Makanya di pemulihan ekonomi, penguatan ini kita harus betul-betul pragmatic, mana yang bisa jalan. Makanya kemarin saya buat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan dalam klaster ini kalau kementerian terkaitnya siap," kata Sri Mulyani.
