Infografis
Suara.com - Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Gusti Farid Hasan Aman meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pemimpin otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah putra asli orang Kalimantan.
Hal tersebut dikatakan Farid Hasan saat rapat kerja Komite IV DPD RI bersama dengan Kementerian Keuangan, Senin (24/1/2022).
"Saya minta konkret bu nanti untuk kepala otorita IKN dan disampaikan Bapak Presiden adalah orang Kalimantan Bu," kata Farid Hasan.
Mendengar hal tersebut Sri Mulyani dan para peserta rapat pun agak sedikit tertawa, dia bilang kalau aspirasi boleh saja.
Baca Juga: Pengamat Prediksi Jokowi Bakal Pilih Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
"Namanya aspirasi yah boleh saja," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Farid Hasan menambahkan bahwa selama ini pembahasan IKN yang dilakukan tidak pernah melibatkan para anggota DPD RI, sehingga kata dia seluk beluk IKN masih menjadi abu-abu.
"Terus terang selama ini kita mengikuti perkembangan IKN ini dari luar bu, selama ini kita engga tidak dilibatkan, banyak yang tidak jelas dalam IKN ini," katanya.
Salah satunya adalah soal pendanaan, dimana kata dia perumusan anggaran untuk IKN hingga kini belum jelas. Untuk itu dirinya meminta bahwa pemerintah memposkan anggaran tetap saja dalam APBN terkait pembangunan IKN.
"Kalau sudah halal IKN ini, kita lakukan saja blocking di APBN, sama seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau nanti ada 5 persen di APBN sudah jelas, jadi tidak ada itu pembicaraan diluar," katanya.
Baca Juga: Ngeri! Panglima Tambak Baya Siap Mati Tantang Edy Mulyadi : Baik Magic atau Hukum Rimba
Sebelumnya, prediksi nama-nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" mulai bermunculan.
Hal ini setelah Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria kepala otorita yang ia incar.
Pada Maret 2020 Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.
Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
